KBEonline.id – Puncak demo mahasiswa “Indonesia Gelap” yang dilakukan pada 21 Februari kemarin merupakan bentuk protes karena pemerintah tidak merespon aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang menunggu.
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran secara signifikan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, yang diklaim Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya efisiensi.
Serta, mereka juga menolak revisi Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara terkait konsesi tambang untuk perguruan tinggi serta mendorong pengesahan UU Perampasan Aset.
Selain itu, mereka menyerukan keterbukaan dalam proses pembangunan.
Baca Juga:Dorong Kemajuan Olahraga di Indonesia, Igornas Karawang Gelar Pelatihan Pelatih Renang Kategori DasarDPRD Jabar Gelar Rapur Mendengarkan Pidato Pertama Gubernur Dedi Mulyadi
Mereka berpendapat bahwa banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) justru berdampak negatif bagi masyarakat karena menyebabkan penggusuran.
Aksi tersebut sengaja dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025, yang bertepatan dengan pelantikan kepala daerah yang baru terpilih.
Pemilihan tanggal ini bukan tanpa alasan, para pengunjuk rasa ingin memanfaatkan momentum pelantikan tersebut untuk menyampaikan pesan penting.
Mereka berkeinginan untuk mengingatkan para kepala daerah yang baru menjabat tentang amanah besar yang diemban, yaitu tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Dengan melaksanakan aksi pada hari pelantikan, diharapkan para pemimpin daerah dapat langsung merasakan aspirasi rakyat dan menjadikan keadilan sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan. (Vionisya Citra)