KBEonline.id – Ribuan warga Perumahan Telaga Harapan, Cikarang Barat, dari empat RW, bersama tokoh masyarakat dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat, menggelar aksi damai menolak rencana pembangunan underpass Metland Cibitung. Mereka menuntut agar proyek ini dialihkan ke jalur lain yang lebih sesuai dengan rencana awal pemerintah.
“Warga Telaga Harapan beserta empat RW dan tokoh-tokoh DKM melakukan aksi damai untuk menolak rencana pembangunan underpass Metland Cibitung yang akan melewati perumahan kami,” ungkap Ketua Tim 11, Singgih, kepada Cikarang Ekspres, Minggu (23/2).
Singgih menilai warga merasa kecolongan karena tidak mendapatkan informasi yang transparan sejak awal. Meski pernah diundang dalam pertemuan pada 2019, mereka mengklaim tidak pernah diberikan paparan mendetail tentang proyek tersebut.
Baca Juga:Spesifikasi Samsung S24 Ultra, Kamera Bisa Zoom Sampai ke BulanNonton Shangri-La Frontier musim 2 Episode 20 sub Indo, Now, Let’s Fillet the Dragonfish & streaming legalnya
“Kami pernah diundang pada 2019, tetapi tidak pernah diberikan sosialisasi sebelumnya. Warga merasa kecolongan karena tidak ada paparan rinci mengenai rencana pembangunan,” kata Singgih.
Menurutnya, survei dari pihak pengembang dilakukan secara diam-diam, tanpa izin resmi dan tanpa adanya kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Dari segi perizinan, warga harus mengetahui proyek ini. Pihak Metland hanya memberikan paparan di kantor desa dan mengundang kami, tetapi kami menolak saat itu juga,” lanjutnya.
Meski tidak semua warga terdampak secara langsung, mereka khawatir terhadap dampak sosial dan lingkungan seperti kemacetan, gangguan keamanan, serta perubahan tatanan sosial di wilayah perumahan mereka.
“Adanya akses baru ini akan menimbulkan kemacetan dan kerawanan keamanan. Saat ini, warga hidup tenang, bisa bertemu di pinggir jalan atau di warung-warung. Jika akses utara-selatan dibuka, kondisinya bisa berubah. Apalagi, Amdal lalu lintas pun belum dilakukan,” tegas Singgih.
Aksi yang diikuti ratusan warga ini berlangsung dalam bentuk long march sebagai bentuk protes terhadap proyek yang dinilai cacat prosedur. Warga juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai izin pembangunan, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Mereka berharap pemerintah pusat, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menindaklanjuti aspirasi mereka dan memastikan proyek ini tidak merugikan masyarakat.