“Di tengah kebijakan efisiensi, anggaran ini bisa dialihkan untuk sektor yang lebih urgen,” ujarnya.
Adi juga mempertanyakan sistem pengadaan kendaraan dinas berdasarkan jenjang eselon.
“Semua pejabat bertugas melayani masyarakat. Seharusnya pengadaan kendaraan seragam saja, tidak perlu ada perbedaan harga berdasarkan eselon,” tegasnya.
Menurutnya, kendaraan dinas memang penting untuk operasional pemerintahan, tetapi dalam situasi efisiensi anggaran, kebijakan ini perlu dikaji ulang, kecuali kendaraan lama memang sudah tidak layak pakai.
Baca Juga:Camat Serang Baru Bantu Evakuasi Korban Banjir di Perumahan The Arthera Hill 2Perumahan The Arthera Hill 2 Serang Baru Belum Berizin
Meski pengadaan kendaraan dinas dilakukan sebelum kebijakan efisiensi berlaku, keputusan ini tetap menuai kritik karena dinilai masih ada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. (Iky/siska)