“Di tengah kebijakan efisiensi, anggaran ini bisa dialihkan untuk sektor yang lebih urgen,” ujarnya.
Adi juga mempertanyakan sistem pengadaan kendaraan dinas berdasarkan jenjang eselon.
“Semua pejabat bertugas melayani masyarakat. Seharusnya pengadaan kendaraan seragam saja, tidak perlu ada perbedaan harga berdasarkan eselon,” tegasnya.
Menurutnya, kendaraan dinas memang penting untuk operasional pemerintahan, tetapi dalam situasi efisiensi anggaran, kebijakan ini perlu dikaji ulang, kecuali kendaraan lama memang sudah tidak layak pakai.
Baca Juga:Spoiler dan Tempat Nonton Kuroiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsuujinai episode 9 sub IndoDuit Rakyat Dirampok! Oknum DPRD Kabupaten Bekasi Diduga Gasak Dana Hibah Rp10 Miliar?
Meski pengadaan kendaraan dinas dilakukan sebelum kebijakan efisiensi berlaku, keputusan ini tetap menuai kritik karena dinilai masih ada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. (Iky/siska)