BEKASI, KBEonline – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan korupsi setelah laporan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya peningkatan skor eviden pada tahun 2024.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan kesiapan Pemkab Bekasi untuk terus berkolaborasi dengan KPK dalam memastikan kebijakan pengadaan dan pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Kami siap berkolaborasi dengan KPK terkait kebijakan pengadaan dan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Ada delapan aspek yang menjadi fokus perhatian, nanti akan kami bahas lebih lanjut,” ujar Ade Kuswara Kunang kepada Cikarang Ekspres, Rabu (5/3).
Baca Juga:Buat Kamu yang Suka Banget Makan Mie, Inilah Bahayanya yang Harus Kamu Tahu!Puasa Bikin Malas Olahraga? Ini Beberapa Waktu yang Disarankan untuk Berolahraga
Ade juga menekankan bahwa koordinasi dengan KPK akan terus ditingkatkan agar tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.
“Mungkin juga dari sini ada arahan untuk bertemu dan berkoordinasi dengan pihak KPK,” tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi peningkatan skor kepatuhan dalam MCP, Ade menegaskan akan mendorong penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan pembangunan guna menghindari potensi kesalahan administratif maupun hukum.
“Pastinya kita dorong SDM untuk lebih berhati-hati dan fokus terhadap pembangunan, takut ada kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Nanti kita koordinasi dengan KPK,” tegas Ade.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, mengungkapkan bahwa capaian nilai eviden MCP Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan sekitar 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ada peningkatan dari tahun sebelumnya di 2023. Tahun 2024 lalu total nilai MCP kita mencapai 80,71, pokoknya naik dibanding tahun lalu,” ujar Dedy.
Dedy menjelaskan bahwa kenaikan ini berasal dari berbagai aspek yang menjadi perhatian dalam evaluasi MCP.
Baca Juga:Sebenarnya Inilah Alasan Mengapa Banjir Sering Terjadi di IndonesiaDisiksa di Negeri Orang, PMI Asal Bekasi Berjuang untuk Pulang
Namun, ia juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam memenuhi indikator nasional.
“Banyak yang ditekankan, karena dari nasional beda-beda setiap daerahnya. Tapi secara keseluruhan ada peningkatan, dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,” tandasnya.
Kendati demikian, dengan adanya peningkatan MCP ini, tata kelola pemerintahan diharapkan semakin transparan dan terhindar dari praktik-praktik korupsi yang berpotensi merugikan masyarakat. (Iky)