BEKASI, KBEonline.id – Asap debu membumbung tinggi di udara saat ekskavator mulai merobohkan dinding-dinding bangunan. Suara beton retak bercampur dengan teriakan warga yang hanya bisa pasrah melihat tempat usaha mereka hancur dalam hitungan menit. Di antara mereka, Munadi (60) berdiri mematung, tatapannya kosong.
Selama lebih dari tiga dekade, Munadi menggantungkan hidupnya dari tiga ruko kecil di bantaran Kali Sepak, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. ia sewakan untuk bengkel dan tempat las. Kini, semua itu tinggal puing.
“Saya gak nolak digusur, tapi kalau bisa dikasih solusi yang jelas. Ini kami tahunya cuma sehari sebelum eksekusi. Gak ada peringatan, gak ada persiapan,” keluh Munadi kepada Cikarang Ekspres.
Baca Juga:18 Mahasiswa UBP Karawang Selesaikan Program Magang di DLH KarawangUntuk Kenyamanan Bersama, Ratusan Bangunan di Bantaran Sungai Bekasi Ditertibkan
Penggusuran bangunan liar ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai bagian dari proyek normalisasi Kali Sepak. Dengan dipimpin langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, penertiban dilakukan secara serentak, dikawal ketat oleh aparat kepolisian.
Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk mencegah banjir dan mengembalikan fungsi sungai. Namun di sisi lain, bagi warga seperti Munadi, penggusuran tanpa solusi berarti kehilangan masa depan.
Bantaran Kali Sepak telah menjadi rumah bagi ratusan warga yang mengandalkan usaha kecil untuk bertahan hidup. Ruko-ruko kecil, bengkel motor, warung nasi, dan kios-kios las menjadi roda penggerak ekonomi lokal.
Bagi mereka, tanah di bantaran kali mungkin ilegal, tapi kehidupan yang mereka bangun di sana adalah nyata. Mereka membayar listrik, air, bahkan ada yang memiliki izin usaha.
“Kenapa ada bangunan liar di sini? Karena gak ada pilihan lain. Kalau ada tempat usaha yang lebih baik, siapa sih yang mau tinggal di pinggir kali?” ujar Munadi.
Harapan sempat muncul saat beredar kabar bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi. Namun, hingga kini belum ada kepastian berapa jumlahnya dan dalam bentuk apa.
“Dengar-dengar sih ada kompensasi uang. Tapi ya pasti gak sesuai dengan pengorbanan kami,” tambahnya.