KARAWANG, KBEonline.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme sebagai upaya menindak berbagai bentuk praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Selain itu, Pemkab juga tengah mempertimbangkan pembentukan satgas khusus yang menangani permasalahan ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Daerah (Asda), dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (24/3/2025).
Dalam rapat tersebut, Aep menegaskan bahwa pembentukan Satgas Anti-Premanisme merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga:Harga Daging Sapi dan Bahan Pokok Melejit di Pasar Johar Karawang Jelang IdulfitriPolres Metro Bekasi Ungkap Kasus Pemerasan Disertai Ancaman Kekerasan di Pasar Induk Cibitung
“Kami berharap satgas ini dapat mengakomodir keseluruhan permasalahan yang ada. Insyaallah, pada tanggal 25 nanti, kita pastikan satgas ini sudah terbentuk dan siap beroperasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aep juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan sebelumnya, pihaknya menerima kunjungan dari Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri. Dalam pertemuan itu, kedua pejabat tersebut menyoroti permasalahan ketenagakerjaan di Karawang, terutama terkait maraknya pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Hampir semua laporan yang masuk menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, masyarakat harus membayar sejumlah uang. Begitu juga untuk naik jabatan menjadi karyawan tetap, semuanya butuh uang,” ungkap Aep.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemkab Karawang. Oleh karena itu, selain Satgas Anti-Premanisme, pihaknya juga berencana membentuk satgas khusus ketenagakerjaan.
“Kami ingin memastikan bahwa Karawang bisa menjadi pelopor dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang transparan dan bebas dari pungli. Saya sudah meminta Pak Sekda untuk segera menggelar rapat dengan Pak Asda guna menindaklanjuti hal ini,” jelasnya.
Aep juga menyoroti peran Gubernur Jawa Barat yang pada hari pertama kerjanya langsung berkunjung ke Karawang. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan gubernur dalam menyamakan persepsi dengan pemerintah daerah terkait investasi dan ketenagakerjaan di Jawa Barat, khususnya di Karawang.
“Gubernur pasti sudah mendengar keluhan para pengusaha dan calon tenaga kerja. Maka dari itu, keputusan bersama ini diambil untuk menciptakan kenyamanan bagi semua pihak,” katanya.
Baca Juga:Puluhan Mantan Karyawan PT APF Tuntut Pengembalian Uang Simpanan di Koperasi Konsumen Karyawan Mandiri SyariahSodri, Mantan Petugas Sukwan yang Viral Minta THR di Pasar Induk Cibitung, Akhirnya Minta Maaf
Lebih lanjut, Aep menekankan bahwa selama menjabat sebagai bupati, ia terus berupaya mengomunikasikan permasalahan ketenagakerjaan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Ia pun berharap pembentukan satgas ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Karawang.