BEKASI, KBEonline.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan puluhan bangunan liar di tiga Kecamatan yang berada di bantaran kali Cikarang Bekasi Laut (CBL), Rabu (16/4). Penertiban dilakukan secara terpadu bersama unsur TNI, Polri, dan berbagai instansi teknis lainnya.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, menjelaskan bahwa operasi penertiban ini merupakan bagian dari persiapan pembangunan infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan nasional.
“Total personel yang dikerahkan sebanyak 380 orang. Terdiri dari 100 personel Polri, 80 personel TNI dari Kodim, Koramil, Subdenpom, serta 200 anggota Satpol PP,” ujar Surya kepada Karawang Bekasi Ekspres.
Baca Juga:Peringati HBP ke-61, Puluhan Warga Binaan Lapas Karawang Bersihkan Area Kantor Kecamatan Karawang Timur Puluhan Bangunan Liar di Bantaran Kali CBL Dibongkar
Penertiban dibagi ke dalam tiga tim. Tim pertama menyasar enam bangunan liar di Desa Karangasih, Cikarang Utara yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Cikarang. Lokasi tersebut akan dijadikan jalur pembangunan intake air.
Sementara tim kedua menertibkan sekitar 35 bangunan di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung. Adapun tim ketiga membongkar satu bangunan di Desa Kalijaya, Cikarang Barat dengan 2 bangunan 1 pemilik.
“Rincian bangunan liar di tiga Kecamatan yakni diantaranya Cikarang Utara 6 bangli dengan 6 pemilik, Cibitung 35 bangli dengan 25 pemilik dan Cikarang Barat 2 bangli 1 pemilik total 42,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah dinas dan lembaga seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Proses penertiban ini sudah melalui tahapan yang panjang, mulai dari pendataan hingga sosialisasi door to door sejak Februari. Warga diberi kesempatan membongkar sendiri bangunannya,” tambah Surya.
Terkait permintaan sebagian warga soal uang kerohiman, Pemkab Bekasi menegaskan tidak ada anggaran untuk kompensasi karena bangunan tersebut berdiri secara ilegal di atas lahan negara.
“Jika diberi konvensasi, maka anggaran kita akan habis untuk itu, padahal pembangunan seperti bendungan dan tanggul butuh prioritas anggaran,” katanya.
Baca Juga:Posyantek Kecamatan Perlu Perhatian Pemerintah DaerahNonton Yami Healer episode 3 Sub Indo & Jadwal Streaming, Zenos Menyelamatkan Pemimpin Geng Orc
Surya menekankan bahwa penertiban ini merupakan langkah awal sinkronisasi lintas dinas untuk memperlancar pembangunan saluran air yang akan mengairi lahan pertanian di wilayah utara Bekasi, seperti Sukatani, Sukakarya, Tambelang, hingga Muaragembong.