KARAWANG, KBEonline.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pertambangan PT Mas Putih Belitung di wilayah Pangkalan, Karawang, pada Kamis, 24 April 2025. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap kekhawatiran masyarakat atas kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan komitmennya untuk membereskan segala bentuk kerusakan alam yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan di wilayah itu. “Seluruh kerusakan lingkungan harus dibereskan, bebaskan dari berbagai polusi, bebaskan dari berbagai kerusakan,” tegas KDM.
Dalam sidaknya, KDM juga meminta agar pemerintah desa setempat ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Ia menyebut keterlibatan semua pihak sangat penting dalam menangani persoalan ini.
Baca Juga:Bupati Bekasi Janjikan Insinerator di Setiap Desa, Tapi Ada Risiko Besar di Balik Rencana Ini!Bukan Hoax! Tumpukan Sampah di Kali Bekasi Capai 14 Ton, Ini Akar Masalahnya..
“Di sini ada tiga hal, yaitu adanya dua pertambangan yang memiliki problem lingkungan dan juga ada pembakaran batu kapur yang pekat asapnya. Ini pun menimbulkan masalah. Ini harus diselesaikan,” ujar Dedi.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Jenal Aripin, menyatakan bahwa masyarakat bersama kalangan mahasiswa secara tegas menolak keberadaan tambang tersebut. Ia menilai aktivitas tambang PT Mas Putih Belitung merusak lingkungan dan ekosistem karst di Karawang Selatan.
“Masyarakat merasa kawasan karst di wilayah Pangkalan itu penting untuk dijaga. Maka mereka menolak tambang dan meminta perizinan tambang itu dicabut,” ungkap Jenal.
Jenal pun mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengevaluasi izin operasi tambang yang telah dikeluarkan kepada PT Mas Putih Belitung. Ia menilai izin tersebut perlu ditinjau ulang secara menyeluruh.
“Kami dari DPRD akan mendorong agar pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap perizinan ini. Kalau memang menimbulkan kerusakan, maka perlu ditinjau ulang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan membahas persoalan ini bersama pihak eksekutif, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, pendekatan kolaboratif harus diambil demi hasil terbaik bagi lingkungan dan perekonomian.
“Tugas kami sebagai DPRD adalah membahas hal ini dengan eksekutif atau Pak Gubernur. Kita cari langkah win-win solution karena investasi penting, tapi kelestarian lingkungan juga harus dijaga,” kata Jenal.