BEKASI, KBEonline.id – Pemandangan kumuh di bantaran sungai-sungai Kabupaten Bekasi mulai berganti. Setelah puluhan tahun dibiarkan, ratusan bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas lahan resapan air kini satu per satu dibongkar. Pemerintah Kabupaten Bekasi tak mau lagi berkompromi dengan pelanggaran tata ruang yang menjadi salah satu penyebab banjir tahunan.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyatakan bahwa hingga saat ini, penertiban telah dilakukan di 120 titik. Langkah ini, katanya, tak sekadar menggusur, tetapi juga menjadi awal dari upaya besar merestorasi wajah Kabupaten Bekasi.
“Setelah penertiban dilakukan, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Jika dibiarkan tanpa perhatian, masyarakat bisa kembali membangun secara liar (Bangli). Oleh karena itu, kita akan melakukan beberapa langkah penataan. Bibir sungai akan kita modifikasi menjadi halte, lalu kita tanami pohon agar lingkungannya lebih asri. Jika tersedia lahan yang cukup luas, akan kita manfaatkan menjadi area food court. Di sana, masyarakat bisa berjualan dengan lebih tertib. Kita juga akan menyediakan gerobak secara gratis untuk mendukung aktivitas mereka,” ujar Ade Kuswara Kunang kepada Karawang Bekasi Ekspres.
Baca Juga:Nonton Kanchigai no Atelier Meister Episode 5 sub IndoStreaming One Piece Episode 1127 sub Indo: Luffy Nika Vs Kizaru
Tidak ada kompensasi untuk pemilik bangunan yang ditertibkan. Ade menegaskan, penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis tanpa kekerasan, tetapi tetap berpegang pada aturan. Menurutnya, warga yang mendirikan bangli telah melanggar selama bertahun-tahun dan kini saatnya perubahan dilakukan.
“Kalau dibiarkan terus, air tidak punya ruang untuk mengalir. Ini salah satu penyebab banjir yang makin parah,” katanya.
Selain masalah tata ruang, Ade juga menyoroti persoalan sampah yang semakin darurat. Banyak bangunan liar di bantaran sungai menjadi sumber sampah yang menyumbat aliran air. Ia meminta seluruh elemen, mulai dari ASN, legislatif, hingga masyarakat, berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan.
“Saya sudah sampaikan di rapat-rapat. Camat, lurah, dan kepala desa harus menjaga lingkungan. Kesadaran pribadi masyarakat harus dibangun, bahkan sampah di jalan provinsi pun tidak boleh ada lagi,” ujarnya.
Dengan target besar menertibkan sebagian besar bangli hingga 2025, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap bisa mengurangi risiko banjir dan memperbaiki kualitas lingkungan.