KBEONLINE.ID- Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati turut merespon uji kompetensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) yang digelar Pemprov Jabar.
Menurutnya, merit system manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dibangun patut jadi perhatian.
Politikus PKB itu menguraikan, pihaknya tidak begitu mempersoalkan terkait sistem pengisian atau seleksi untuk para eselon II, yang terpenting adalah beberapa kriteria yang patut jadi perhatian.
Baca Juga:Makna Perpisahan Sekolah Bagi Siswa, Simfoni Akhir yang Menjadi Awal BaruPluto: Dari Planet Kecil Jadi Planet Kerdil, Mengapa Statusnya Berubah?
Misalnya terkait merit system manajemen ASN yang selama ini telah dibangun, artinya data kinerja ASN di lingkungan Pemprov Jabar itu telah ada. Sehingga kinerja ASN itu patut jadi pertimbangan dalam penempatan jabatan.
“Jadi merit system itu perlu diperhatikan,” tuturnya.
Rahmat melanjutkan, aspek berikutnya tentu pengalaman ASN di dinas yang relevan, artinya jangan sampai yang terjadi adalah asal loncat pagar.
Misalnya dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan lalu ke Dinas Pendidikan lalu Ke Badan Pendapatan, karena beberapa waktu terakhir pihaknya sering mendapat keluhan terkait fenomena tersebut.
“ASN kan juga perlu memperhatikan bidang keahliannya. Jangan asal loncat pagar demi mengejar persyaratan tertentu, jenjang karir juga perlu diperhatikan,” cetusnya.
Rahmat melanjutkan, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah masukan lokal. Misal dari para pensiunan atau pihak terkait dalam dinas tersebut.
“Contohnya kalau yang mengisi Sekwan itu kan perlu perhatikan pendapat Ketua DPRD lah,” ucapnya.
Rahmat sendiri juga tidak mempersoalkan langkah Pemprov dalam menjaring ASN daerah dalam seleksi itu.
Baca Juga:Intermittent Fasting, Cara Seru Turunkan Berat Badan dan Jaga Kesehatan dengan Metode yang TepatSaat Lapar Tubuh Kita Memakan Sel- sel Rusak Penyebab Kanker, dan Penyakit Kronis Lainnya
“Yang penting kan memenuhi kriteria dan aspek tadi, seperti soal merit system diperhatikan,” terangnya.
Rahmat menambahkan, Pemprov atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi harapannya tidak menekankan imbal balik politis atau pertimbangan orang dekat dalam seleksi JPT itu.
“Harusnya tidak ya, jadi kalaupun ada kesempatan semua ASN bisa menempati posisi-posisi eselon II di Pemprov Jabar ya mempertimbangkan aspek-aspek tadi,” terangnya. ***