Lebih lanjut, Jenal Aripin menjelaskan bahwa DPRD akan membahas masalah ini bersama pihak eksekutif, termasuk Gubernur Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak, antara kepentingan investasi dan pelestarian lingkungan.
“Tugas kami sebagai DPRD adalah membahas hal ini dengan eksekutif atau Pak Gubernur. Kita cari langkah win-win solution karena investasi penting, tapi kelestarian lingkungan juga harus dijaga,” kata Jenal Aripin, menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Sidak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan tekanan dari DPRD Provinsi Jawa Barat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan PT Mas Putih Belitung. Langkah evaluasi izin tambang yang diusulkan diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.
Baca Juga:Pemerintah Desa Purwadana Gelar Musyawarah Desa Terkait LKPPPD Tahun 2024Momentum May Day, Disnaker Bekasi Luncurkan Aplikasi PECAK
Ke depannya, diharapkan akan ada transparansi dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Permasalahan ini menjadi sorotan penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Jawa Barat. (Siska)