KARAWANG, KBEonline.id – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap 1 Mei, Anggota DPRD Karawang Mumun Maemunah, menyampaikan keprihatinannya terhadap perlindungan terhadap buruh yang dinilai masih rendah. Ia menyoroti terdapat sejumlah perusahaan yang diduga lalai dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.
“Masih terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan korban jiwa. Ini seharusnya bisa dicegah. Kami menilai masih ada perusahaan yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada pekerja,” katanya, Kamis, 1/5/2025.
Disamping itu, Mumun juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan di Karawang, yakni maraknya praktik percaloan dalam proses perekrutan tenaga kerja. “Saya sangat prihatin karena sampai sekarang masih banyak calo tenaga kerja. Para pencari kerja harus membayar dulu jika ingin mendaftar lowongan,” ungkapnya.
Baca Juga:Polisi Tangkap Dua Pelaku Perampokan yang Menewaskan Nenek 70 Tahun di Karawang, Satu Pelaku Cucu KorbanHardiknas, Mumun Maemunah Dorong Pemerataan dan Perbaikan Pendidikan di Karawang
Ia menambahkan, praktik tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian. “Bayar pun belum tentu diterima jadi karyawan. Ini jelas menyulitkan masyarakat, apalagi mereka yang dari kalangan tidak mampu,” ucapnya.
Tak hanya itu, isu ‘orang dalam’ dalam proses rekrutmen juga menjadi sorotan. Menurutnya, masih banyak laporan mengenai karyawan yang direkrut bukan berdasarkan kemampuan, melainkan karena koneksi. “Akibatnya, banyak warga luar Karawang yang masuk ke industri, sementara warga lokal sendiri kesulitan mendapatkan pekerjaan,” jelas Mumun.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena akan berdampak langsung pada tingkat pengangguran di Karawang. Kami mendorong pemerintah daerah untuk serius membenahi sistem ini,” tegasnya.
Untuk memberikan keadilan dan kesempatan kerja kepada masyarakat, ia pun mendorong agar kesempatan kerja juga diberikan kepada penyandang disabilitas. “Semoga semakin terbuka peluang bagi mereka untuk berkarya di dunia kerja. Inklusi adalah bagian dari keadilan sosial,” tutupnya.
Mumun yang juga merupakan anggota DPRD dari Fraksi PKS menuturkan bahwa dalam mengawasi kesejahteraan buruh, pimpinan PKS telah memerintahkan kepada seluruh anggota Fraksi PKS di DPR RI untuk mengawal Undang-Undang Ketenagakerjaan agar benar-benar menjamin kesejahteraan buruh. Hal ini telah disampaikan dalam forum Bimtek Nasional PKS yang digelar beberapa hari lalu.