“Kita dari pemerintah itu datang langsung door to door. Wakil Bupati juga ikut turun langsung untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan tanpa biaya,” ucapnya.
Ade juga meminta perusahaan outsourcing di Kabupaten Bekasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus dan divisinya, agar tidak ada lagi praktik meminta uang kepada calon pekerja.
“Ditekankan, masyarakat Kabupaten Bekasi bekerja itu urusannya sudah ke manajemen. Nggak perlu lagi diawali dengan pembiayaan dari calon pekerja,” ujarnya.
Baca Juga:Karawang Gelar Event Kolosal Hari Tari Dunia, Libatkan Lebih dari 6.000 PenariInilah Deretan Film Indonesia hingga Hollywood Terbaru di Bulan Mei 2025 yang Wajib Kamu Tonton!
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyatakan siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas para pelaku pungli yang terbukti merugikan masyarakat.
“Kalau ada yang minta uang untuk kerja, itu masuk ranah hukum. Pemerintah bertugas memberikan penyuluhan dan himbauan, dan kita akan tindak lanjuti bersama kepolisian,” tandasnya. (Iky)