BEKASI, KBEonline.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI meluncurkan program rumah subsidi khusus bagi wartawan. Peluncuran program tersebut berlangsung di Perumahan Gran Harmoni, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5), dengan target pembangunan sebanyak 3.000 unit hunian di seluruh Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, program ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada profesi wartawan yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah pertama.
“Kalau wartawan memenuhi syarat sebagai MBR dan belum punya rumah, mereka berhak. Akan jadi diskriminasi kalau justru mereka tidak dapat,” ujarnya di hadapan puluhan pewarta yang hadir.
Baca Juga:Siswa SMK Bina Karya 1 Mendukung Program Pembinaan di Barak MiliterJanuari-Maret, Karawang Dilanda 53 Bencana, Ini Rinciannya..
Ara, sapaan akrab Maruarar, juga mengajak insan media turut mengawasi jalannya program ini secara aktif dan kritis. Ia menegaskan bahwa pengawasan publik, khususnya oleh media, penting demi memastikan pengembang memenuhi janji-janji fasilitas seperti tempat ibadah, akses air bersih, hingga ketahanan terhadap banjir.
“Silakan wartawan kawal, sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar. Kalau ada wartawan tinggal di perumahan, maka akan ada pengawasan langsung terhadap kualitas pembangunan,” katanya.
Program rumah wartawan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, seperti BPS, BTN, Tapera, pengembang swasta, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Ara memastikan pembiayaan telah tersedia dan tidak akan mengganggu independensi pers.
“Saya percaya, wartawan tidak bisa dibungkam hanya dengan rumah. Ini murni hak warga negara yang layak dibantu,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut positif inisiatif Kementerian PKP tersebut. Ia menyebut program ini sebagai bentuk perhatian negara terhadap profesi wartawan yang kerap melupakan kebutuhan dasarnya demi menjalankan fungsi demokrasi.
“Dulu saya juga wartawan. Saya paham betul, seringkali kebutuhan dasar seperti tempat tinggal terabaikan karena fokus pada tugas jurnalistik. Maka ini bentuk keberpihakan yang pantas,” ujar Meutya.
Program rumah subsidi untuk wartawan ini sebelumnya ditargetkan hanya 1.000 unit, namun diperluas menjadi 3.000 unit menyusul tingginya minat dan dukungan berbagai pihak. Pendataan calon penerima masih terus berlangsung melalui BTN dan Tapera. (Iky)