BEKASI, KBEonline.id – Warga Perumahan Bintang Sriamur Residence, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, masih diliputi kecemasan akibat ancaman pembongkaran jembatan oleh Pemprov Jawa Barat dalam proyek normalisasi saluran irigasi. Jembatan tersebut kini menjadi akses utama warga usai jembatan lainnya dibongkar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meminta agar para penghuni perumahan Bintang Sriamur Residence untuk melakukan pengaduan melalui layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).
Layanan itu merupakan pusat pengaduan konsumen perumahan yang bertujuan untuk mengolah data, meningkatkan transparansi dan kualitas layanan serta pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah perumahan.
Baca Juga:Dinas Perikanan Karawang Lanjutkan Pengelolaan TPI Ciparage, Targetkan PAD Capai Rp700 JutaMantan Kekasih Mengamuk, Lengan Atasan Putus, Motif Diduga karena Dendam Perpanjangan Kontrak Tak Disetujui
Layanan ini dapat diakses warga melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 081288888911 dengan mengirimkan pesan singkat berupa data-data pendukung masalah yang dihadapi penghuni perumahan. Nantinya, pesan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan dan akan dilakukan verifikasi serta mediasi guna menyelesaikan masalah.
“Ada BENAR-PKP. BENAR-PKP itu soal gangguan perumahan, nanti dibantu,” singkat Maruarar di Cibitung, Selasa (6/5).
Menurutnya, pengaduan itu perlu dilakukan untuk memudahkan tim Satgas dalam menyelesaikan masalah. Kendati demikian, pihaknya berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penghuni perumahan Bintang Sriamur Residence itu.
“Kita pelajari ya, coba sampaikan masalahnya apa,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua RT 08/RW 03, Dedi Beben mengungkap saat ini jembatan yang untuk mobilitas warga belum dibongkar karena masih digunakan warga Perumahan Bintang Sriamur Residence dan perumahan lainnya sebagai jembatan pengganti dari jembatan lainnya yang dibongkar untuk akses keluar masuk warga dua perumahan.
“Jembatan saat ini masih ada karena masih digunakan juga untuk melintas warga perumahan lain yang jembatannya udh dibongkar,” terang Dedi.
Apabila upaya ini belum membuahkan hasil, ia bersama warga lainnya akan melakukan pengaduan ke Kementerian PKP melalui layanan BENAR-PKP. Dedi berharap, Pemkab Bekasi dapat segera memberikan solusi terbaik bagi warga agar tidak terus dihantui rasa khawatir jembatannya akan dibongkar.
“Ya rencananya ada pengaduan, kemarin kita gak melakukan pengaduan karena pemerintah daerah akan memfasilitasi, kalau pemerintah daerah udah gak bisa menangani, maka kami akan mengadukan ke kementerian PKP,” tandasnya. (Iky)