BEKASI, KBEonline.id — Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Program ini menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Bekasi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menyampaikan bahwa program Rutilahu masuk dalam prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan dr. Asep Surya Atmaja.
Baca Juga:Drachin The Secret Contract of the Witch: Sinopsis, Jadwal Tayang dan Tempat NontonnyaPaling Dinanti! Inilah 5 Drama Korea yang Tayang di Netflix Mei 2025
Selain itu, program ini juga terintegrasi dengan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak huni.
“Program Rutilahu dan SPALD-S menjadi prioritas utama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Ini bukan hanya soal rumah, tapi juga soal kesehatan dan sanitasi lingkungan,” ujar Nur Chaidir, Jumat (09/05).
Pada tahun 2025 ini, Pemkab Bekasi menargetkan renovasi sebanyak 1.670 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Cikarang Selatan, Cikarang Timur, dan Serang Baru.
Program ini akan terus diperluas secara bertahap ke kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bekasi.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp20 juta per rumah.
Rinciannya, Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Bantuan ini bersifat stimulan yang diharapkan dapat memicu semangat gotong royong di kalangan warga.
Baca Juga:Bali Ndeso Resto di Grand Wisata Bekasi Dilalap Si Jago Merah, Diduga Akibat Kebocoran GasLapangan Mini Soccer Swatantra Wibawa Mukti Jadi Fasilitas Favorit Warga dan ASN
“Kami mendorong agar penerima manfaat tidak bekerja sendiri, melainkan mengajak sanak saudara, tetangga, bahkan masyarakat sekitar untuk bahu-membahu menyelesaikan pembangunan rumah. Semangat kebersamaan inilah yang menjadi kunci keberhasilan program,” jelas Chaidir.
Seiring berjalannya program, Pemkab Bekasi juga tengah mengkaji usulan peningkatan anggaran bantuan Rutilahu menjadi Rp40 juta per unit mulai tahun 2026.
Usulan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, agar bantuan yang diberikan dapat lebih optimal dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Saat ini kami sedang melakukan kajian hukum dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan rencana kenaikan ini sesuai dengan regulasi. Kami juga mencoba mereplikasi skema pembiayaan di provinsi yang telah menetapkan bantuan Rutilahu sebesar Rp40 juta per unit,” tambahnya.