Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmy, dalam rapat gabungan bersama Komisi IV, Dinas Lingkungan Hidup, dan PT Jusin, perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah.
“Selama ini limbah B3 dari rumah sakit dan perusahaan industri di Bekasi banyak dikelola pihak luar. Padahal potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar jika ditangani oleh BUMD daerah,” kata Helmy.
Menurutnya, satu perusahaan saja bisa menghabiskan biaya Rp30 juta hingga Rp50 juta per bulan untuk pengangkutan limbah. Jika dikelola sendiri, sektor ini bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Baca Juga:Khusus Warga Lokal! 1.400 Loker Disiapkan di Job Fair Kabupaten BekasiKebakaran di Karawang Capai 61 Kasus dalam Empat Bulan, Rumah Tinggal Paling Banyak Terbakar
PT Jusin diketahui telah memiliki kemampuan mengelola tujuh jenis limbah B3, seperti oli bekas, majun, dan sludge. Namun, untuk limbah medis, perusahaan masih memerlukan izin tambahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Pemkab Bekasi seharusnya menjajaki kerja sama strategis dengan PT Jusin. Ini penting agar pengelolaan limbah tidak selalu mengandalkan pihak luar seperti PPLI,” ujarnya.
Komisi III juga mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk mendata seluruh penghasil limbah B3 di wilayah Kabupaten Bekasi. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar perhitungan potensi PAD serta penyusunan skema penyertaan modal jika BUMD dibentuk.
Soal bentuk kelembagaan, Helmy menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati, apakah akan membentuk BUMD baru atau memperluas unit usaha BUMD yang sudah ada.
“Kami ingin Bekasi tidak hanya menjadi kawasan industri, tapi juga mampu mengelola limbah industrinya secara mandiri. Ini soal kemandirian lingkungan sekaligus peluang ekonomi,” tandasnya. (Iky)