Agus berharap pihak pengembang segera memenuhi semua janji dan kewajibannya. “Saya tidak mau rugi. Yang saya tuntut hanya hak saya rumah yang layak dan legalitas yang jelas, termasuk AJB, HGB, dan sertifikat. Itu semua sudah termasuk dalam harga penjualan yang saya bayarkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menyoroti ketidaktertiban yang dilakukan oleh sejumlah pengembang perumahan dalam proses perizinan. Ia menyebut banyak developer mulai membangun sebelum mengantongi izin resmi, terutama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Seharusnya sebelum membangun, semua izin seperti PKKPR, rencana teknis, hingga PBG harus diselesaikan dulu. Tapi ini justru dibalik, bangun dulu, urus izin belakangan,” ungkap Saeful.
Baca Juga:SMK Negeri 1 Karawang Gelar Sosialisasi Putra Putri Batik Karawang, Dorong Siswa Ikut Lestarikan Budaya LokalKlinik dan Laboratorium Westerindo Hadir di Karawang: Teknologi Modern, Pelayanan Profesional
Saeful menjelaskan bahwa tanpa PBG, proses akad kredit tidak bisa dilakukan. Ia mencontohkan saat ini ada sekitar 90 unit rumah yang sedang diproses PBG-nya, namun jumlah konsumen yang sudah membayar mencapai lebih dari 400 orang.
“Artinya ada ketidaksesuaian. Konsumen sudah bayar, tapi izin dan bangunan belum ada. Ini sangat merugikan masyarakat yang terpaksa membayar cicilan sambil tetap mengontrak,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan adanya indikasi permainan atau kelalaian dalam proses awal perizinan. “Kami belum tahu letak kesalahannya di mana. Tapi jelas proses awal ini tidak berjalan semestinya,” tambahnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Komisi III mendorong agar developer segera menyelesaikan seluruh kewajiban perizinan. Jika tidak ada progres, DPRD membuka opsi membentuk panitia kerja (panja) untuk mengusut persoalan ini secara lebih dalam.
“Kita akan lihat hasil rapat ini. Kalau tidak ada langkah dari pihak pengembang, kami akan ambil tindakan lebih lanjut. Konsumen tidak boleh terus dirugikan,” tandasnya. (Iky)