BEKASI, KBEonline.id – Suasana sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025) mendadak memanas setelah Fraksi PDI Perjuangan memilih keluar dari ruang sidang secara serentak.
Sebanyak 17 anggota Fraksi berlambang banteng tersebut melakukan aksi walkout sebagai bentuk protes terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Paripurna tersebut mengagendakan pandangan fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Baca Juga:Beli Rumah Tunai, Tak Dapat Sertifikat: Warga La Palma Grande Geruduk DPRD Kabupaten BekasiSMK Negeri 1 Karawang Gelar Sosialisasi Putra Putri Batik Karawang, Dorong Siswa Ikut Lestarikan Budaya Lokal
Selain itu, juga dijadwalkan penyampaian pendapat gubernur atas dua Raperda prakarsa DPRD terkait Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda Pembinaan kepada BUMD.
Namun, ketidakhadiran Gubernur Dedi Mulyadi dalam forum resmi tersebut memicu kekecewaan Fraksi PDIP. Mereka juga mempertanyakan pernyataan Dedi dalam kegiatan Musrenbang dan forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang dinilai meremehkan peran DPRD.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Christin Novalia Simanjuntak mengatakan di sela rapat tersebut fraksinya mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Kemudian, fraksinya meminta klarifikasi dari Dedi Mulyadi terkait pernyataannya yang menyebut seolah tak membutuhkan peranan DPRD Jawa Barat dalam mengambil kebijakan.
“Kami satu fraksi 17 orang semua Walk Out, alasan Walk Out Fraksi PDI Perjuangan perihal perkataan gubernur di Musrembang dan APDESI,” ungkap Christin Novalia Simanjuntak, Jumat (16/05).
Menurutnya, dalam forum resmi tak sepatutnya Dedi Mulyadi menyampaikan perkataan yang mengkerdilkan peranan DPRD sebagai legislator.
“Kami menilai perkataan itu tidak seharusnya dilontarkan, terlebih dalam kegiatan kedinasan karena eksekutif dan legislatif kan harusnya saling melengkapi, bukan meniadakan,” bebernya.
Baca Juga:Klinik dan Laboratorium Westerindo Hadir di Karawang: Teknologi Modern, Pelayanan ProfesionalBocoran Lowongan Jobfair 2025: Gaji Besar, Lokasi Strategis, Warga Lokal Bekasi Diprioritaskan!
Langkah ini, kata politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga marwah lembaganya.
“Aksi walk out ini bentuk kami menjaga kehormatan lembaga DPRD Jabar,” tandasnya. (Iky)