“ASN itu adalah mesin organisasi pemerintahan. Maka penting untuk memastikan penilaian dilakukan secara administratif dan objektif, agar penempatan pegawai sesuai dengan kinerja dan kompetensi mereka,” jelas Ade.
Ia juga menekankan perlunya penerapan sanksi dan penghargaan agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.
“Setidaknya, hasil evaluasi ini bisa dibahas dalam LKPJ bupati dan menjadi bahan perbaikan. Pendekatan penilaian personal sangat dibutuhkan untuk mendorong etos kerja ASN yang lebih baik di lingkungan pemerintah daerah,” tandasnya. (Iky)