PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersiap melanjutkan program pendidikan karakter berbasis barak militer setelah gelombang pertamanya dinyatakan selesai dan berjalan sukses. Program yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini menjadi terobosan dalam upaya pembinaan karakter pelajar, khususnya siswa tingkat SMP yang dinilai membutuhkan pendekatan berbeda dalam hal kedisiplinan dan penguatan mental, Minggu (25/4/2025).
Pada gelombang pertama, sebanyak 39 siswa SMP dari berbagai sekolah di Purwakarta mengikuti program intensif selama dua pekan di Resimen Armed 1/Sthira Yudha, Purwakarta. Selama masa pelatihan, para siswa dibina dalam lingkungan yang menerapkan kedisiplinan tinggi, dengan pola aktivitas terstruktur ala militer, namun tetap mengedepankan pendekatan ramah anak.
Setelah program selesai, para siswa kembali ke rumah masing-masing dan langsung masuk dalam masa pemantauan intensif oleh pihak sekolah. Tahapan ini menjadi bagian penting dari evaluasi program, untuk melihat sejauh mana pembinaan di barak militer berdampak terhadap perubahan perilaku mereka.
Baca Juga:Alasan Jurusan Ini Dimintati di Tahun 2025, Bukan Cuma Trend Tapi Outputnya WowPelaku Pelecehan 18 Anak di Karawang Dituntut 14 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memastikan akan membuka gelombang kedua program pendidikan karakter tersebut. Menurut Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, atau yang akrab disapa Om Zein, program lanjutan ini dijadwalkan setelah Idul Adha 2025.
“Hingga saat ini, sudah ada sekitar 30 hingga 50 siswa yang didaftarkan oleh orangtua mereka. Tapi sebelum ikut program, semuanya harus melalui tahap verifikasi ketat,” kata Om Zein, Minggu (25/5/2025).
Verifikasi dilakukan untuk memastikan apakah siswa memang membutuhkan pembinaan melalui metode ini.
“Kami tanya ke sekolah, apakah masih sanggup membina? Kalau sekolah sanggup, ya selesaikan di sekolah. Kalau orangtua mampu membina, ya di rumah. Tapi kalau dua-duanya merasa tidak sanggup, baru kita kirim ke psikolog untuk konseling lebih lanjut,” jelasnya.
Verifikasi ini akan melibatkan psikolog dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan guru bimbingan konseling (BK) dari sekolah tanpa tambahan honor, karena merupakan bagian dari tugas mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Om Zein, keberhasilan program tidak diukur dari absennya komplain atau keluhan ke lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), melainkan pada perubahan nyata dalam perilaku siswa.