CIKARANG PUSAT, KBEonline.id – Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan Sentra Grosir Cikarang (SGC), Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, perlu adanya kolaborasi. Sebab keberadaan PKL ini acap kali mengganggu lalau lintas.
Kapolres Metro Bekasi, Kombespol, Mustofa mengatakan, penataan PKL SGC bukan hanya dari aspek keamanan, ketertiban, dan lalu lintas. Melainkan bagaimana para pedagang yang tumpah ke jalan dapat dimasukkan ke pasar.
“Penataan PKL depan SGC itu butuh kolaborasi. Kami sudah melakukan rapat dua. Dengan pemda (Dishub, Satpol PP, Dinas perdagangan) dan pengelolaan SGC nya. Tujuannya adalah untuk melakukan penataan,”kata Mustofa, Senin (26/5/25).
Baca Juga:Cuma Sehari! Ada 2.517 Lowongan Kerja di Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo – Jangan Sampai Ketinggalan!Waspada! Skincare GlowGlowing Palsu Ini Bikin Wajah Rusak, Polisi Cokok Para Pelaku!
“Jadi Ada beberapa pihak yang harus terlibat. Kan kalau berjualan di jalan tidak boleh juga. Namun Disisi lain orang butuh pencairan untuk kehidupan. Oleh sebab itu perlu ada solusi yang dilakukan pembahasan secara bersama,”sambungnya.
Disisi lain, kata Mustofa, Adanya peristiwa salah satu Ketua Ormas Trinusa, bernisial RG alias B. Ia menyampaikan hal tersebut merupakan kewenangan Polda Metro Jaya. Namun pihaknya hanya melakukan koordinasi saja.
“Pada prinsipnya kami berkomitmen untuk melakukan pemberantasan unsur premanisme. Oleh sebab itu kami imbau siapa saja warga yang usaha atau bisnisnya terganggu dengan blah premanisme silahkan saja melapor kepada kami,”ucapnya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Syaiful Islam menyampaikan sebagai wakil rakyat dirinya mengakui praktik pemungutan liar sudah terjadi.
“Kalau saya Melihatnya sudah biasa ya. Mungkin saat ini yang biasa ngutip lagi pada sembunyi. Jadi kalau saat ini mungkin memang lagi tidak ada dahulu,” ujarnya.
Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Politisi PKS ini mendesak Pemerintah Daerah memanfaatkan momentum melihat kondisi sedang pas adanya penertiban perilaku premanisme.
“Saat ini momentumnya pas mungkin. Pemerintah Daerah turun untuk melakukan penertiban dan penataan. Karena kalau informasi yang saya terima tidak hanya satu ormas. Tapi Ada juga yang lain. Namun terkait hal tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan penertiban dan penataan,”ucapnya.