KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mendukung penuh Program Sekolah Rakat yang di gagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Namun, kata Ade, Pemerintah Kabupaten Bekasi belum menemukan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakat di Kabupaten Bekasi, Minggu (1/6/2025).
Pernyataan itu dikatakan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang usai melaksanakan apel Peringatan Hari Lahir Pancasila di plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Minggu (1/6/25).
“Sekolah Rakyat itukan usulan dari pusat, kita pasti akan melaksanakan apa yang menjadi Program Bapak Presiden,” kata Ade kepada awak media.
Baca Juga:CMB Niaga Digital Branch Rolling Hils, Layanan Lengkap Serba Digital, Solusi Nasabah Setia di KarawangHadir di Karawang, Intikom, Solusi Setiap Masalah IT yang Handal dan Berpengalaman
“Nanti kalau sudah ketemu kita sebagai Pemerintahan Kabupaten Bekasi beserta para pimpinan Legislatif dan Anggota Legislatif kita akan bahas secepatnya untuk sekolah rakyat,” ucapnya.
Ade mengungkapkan, Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang layak, gratis, bagi masyarakat kurang mampu.
“Kita tidak ingin ada lagi anak-anak di Kabupaten Bekasi yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Semua harus mendapatkan akses pendidikan yang layak,” bilangnya.
Ia menambahkan, Program Sekolah Rakyat ini salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi. Program ini sejalan dengan visi daerah lima tahun ke depan, yaitu Bangkit, Maju, dan Sejahtera.
“Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, pakaian, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan lainnya akan ditanggung negara. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin ekstrem berdasarkan data resmi,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam mengaku hingga kini belum ada pembahasan antara eksekutif (dinas terkait) dan legislatif terkait Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi.
“Belum ada bang, apakah nantinya akan menggunakan lahan fasos fasum atau tidak. Atau memanfaatkan gedung-gedung yang tidak terpakai sesuai dengan ketentuan. Tapi sampai saat ini belum ada pembahasan,” ucapnya. (mil)