KARAWANG, KBEonlime.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Jabar bersama Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025, Kamis, 12 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Husni Hamid, Kantor Pemkab Karawang, dengan mengusung tema *“Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”*
Workshop ini dhadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Adi Gemawan, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar Taukhid, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP Hasoloan Manalu, serta turut dihadiri pula oleh anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin dan perwakilan dari Polda Jabar, yaitu Panit 1 Unit 3 Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jabar Feri Darmawan. Mereka juga sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh turut hadir dan membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Aep menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas terselenggaranya kegiatan ini di Karawang.
Baca Juga:Pemkab Karawang Serahkan Piagam Penghargaan Kepada Desa BerprestasiDLH Karawang Selidiki Dugaan Pencemaran Limbah B3 di Saluran Air Dekat Hutan Kota
“Kami sangat berterima kasih karena kegiatan yang sangat strategis ini dapat digelar di Karawang. Ini menjadi langkah besar dalam mendorong tata kelola desa yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Bupati, kolaborasi lintas lembaga sangat penting dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dana desa. Ia berharap para kepala desa yang hadir baik secara luring maupun daring, dapat mengimplementasikan hasil workshop dengan maksimal.
“Saya minta kepada seluruh kepala desa untuk betul-betul memahami dan menerapkan hasil dari kegiatan ini,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP, Hasoloan Manalu, dalam paparannya menekankan pentingnya pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara optimal. “Pengawasan keuangan desa harus berbasis data dan sistem, karena itu optimalisasi Siskeudes menjadi kunci,” tuturnya.
Ia juga menyoroti bahwa dana APBDes saat ini masih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, ke depan pemanfaatan APBDes harus diarahkan pula pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan manajemen kas desa.
“Kami mendorong agar dana desa digunakan lebih seimbang antara fisik dan non-fisik, demi kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.