KBEonline.id — Proses seleksi calon Dewan Pengawas (Dewas) BUMD Petrogas Karawang kembali menjadi sorotan publik. Direktur Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Panitia Seleksi (Pansel) yang dinilai tidak transparan dan berpotensi mencederai prinsip keadilan serta profesionalisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam pernyataannya, Ricky mengungkap bahwa dari 17 peserta yang mengikuti seleksi, hanya tiga orang yang diumumkan lolos. Keputusan tersebut diklaim didasarkan pada alasan administratif, di mana peserta yang melakukan tes kesehatan jasmani dan rohani di luar RSUD Karawang dinyatakan gugur. Namun, Ricky mempertanyakan alasan itu.
“Jika memang alasan gugur karena tes kesehatan dilakukan di luar RSUD Karawang, mengapa dari empat orang yang mengikuti tes di RSUD hanya tiga yang lolos? Mengapa Endang Ayat, MT tidak diloloskan padahal telah memenuhi kriteria yang sama? Ini menimbulkan dugaan adanya penjegalan terhadap individu yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan tertentu,” ujar Ricky.
Baca Juga:PGN Karawang Gelar “GasKita Sadayana” untuk Dorong Penggunaan Energi Bersih di Rumah TanggaResto Khas Indonesia yang Tempatnya Cakep Cocok Buat Ngumpul di Sijali Bistro The Grand Outlet Karawang
Lebih lanjut, Ricky juga menyoroti keterlibatan salah satu peserta yang diloloskan, yakni dr. Ata Subagja Dinata, yang diketahui merupakan kader partai politik aktif. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan BUMD.
“Perda tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa anggota Dewas harus netral dan bebas dari afiliasi politik. Jika ini diabaikan, maka prinsip tata kelola yang sehat dan profesional hanya menjadi jargon kosong tanpa implementasi,” tegasnya.
Ricky yang selama ini dikenal sebagai pengkritik tajam praktik korupsi dan penyimpangan di tubuh BUMD dan BUMN, menyayangkan proses rekrutmen yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip good governance. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan BUMD dimulai dari proses rekrutmen yang bersih dan adil.
“Karawang tidak boleh diam. Kita butuh transparansi dan integritas sejak awal. Jika kita ingin Petrogas dikelola secara profesional, maka seleksi Dewas harus benar-benar bebas dari intervensi politik dan kepentingan kelompok tertentu,” tambahnya.
Tak hanya itu, Ricky juga menyinggung kredibilitas Panitia Seleksi yang berasal dari kalangan akademisi, termasuk dosen dari Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika). Ia mengingatkan agar latar belakang akademik Pansel tidak tercoreng oleh praktik yang menyimpang dari regulasi yang berlaku.