KBEonline.id– PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA) di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, akhirnya angkat bicara soal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap dua karyawannya yang memicu aksi demonstrasi sejak Oktober 2024 hingga kini.
Direktur Human Resources PT YMMA, Lili Gunawan, menjelaskan bahwa PHK terhadap Slamet Bambang Waluyo dan Wiwin Zaini Miftah masing-masing Ketua dan Sekretaris PUK Serikat Pekerja Elektronik Elektrik (SPEE) FSPMI bermula dari aksi unjuk rasa yang terjadi selama proses perundingan kenaikan upah 2024.
“Perundingan upah sempat deadlock, dan berlanjut ke mediasi tripartit di Disnaker. Namun serikat justru menggelar aksi demo, yang memuncak pada penutupan akses keluar masuk perusahaan pada Oktober 2024,” kata Lili kepada kbeonline.id, Kamis (03/7).
Baca Juga:Suami Pembunuh Istri di Majalaya Ini Diancam Hukuman Seumur HidupSuasana Masih Berkabung Setelah Kepergian PJ Kades, Pemdes Sumberjaya Masih Dipimpin PLH
Aksi yang disebut “ngopi-ngopi” itu melibatkan peserta dari dalam dan luar perusahaan. Akibatnya, operasional terganggu, termasuk karyawan hamil, menyusui, dan sakit yang kesulitan pulang. Perusahaan pun melaporkan tiga orang ke polisi, dua di antaranya adalah karyawan internal.
“Karena keduanya terlibat perkara hukum, sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kami melakukan PHK. Prosedur itu sudah diatur dan disepakati bersama serikat juga,” ujar Lili.
YMMA mengaku tetap membuka ruang diskusi, namun aksi terus berlangsung. Pada Maret 2025, aksi berlangsung berhari-hari dan berdampak besar terhadap operasional.
Perusahaan mencatat kerugian hingga Rp50 miliar akibat produksi terhenti, sementara upah, biaya operasional, dan fasilitas tetap harus dibayarkan.
“Aksi demo memang hak menyampaikan pendapat, tapi kawasan MM2100 termasuk Objek Vital Nasional, yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk unjuk rasa,” jelasnya.
Rekrutmen Terganggu
Dampak aksi juga merembet ke proses rekrutmen. Manager Human Capital Development Yamaha Music, Sri Kusmiati, mengatakan perusahaan terpaksa membatalkan proses seleksi tenaga kerja berkali-kali sejak Maret 2025.
“Setiap ada demo, kami langsung batalkan. Psikotes bisa sampai 200 orang per hari, wawancara 30 orang. Tapi demo membuat kami enam kali membatalkan rekrutmen,” jelas Sri.
Baca Juga:Menangkap Lagi Spirit Kerajinan Tradisional, Identitas Budaya yang Terus Bertahan di Era ModernBupati Aep Terus Benahi Taman Kota, Kembalikan Fungsi Taman Bencong Jadi Ruang Terbuka Hijau
Akibatnya, lebih dari 100 pelamar yang lolos seleksi belum bisa masuk kerja. Penempatan 60 karyawan baru pekan ini juga terancam ditunda lagi.