“Ke depan kita akan lihat kebijakan mana yang tepat. Karena di luar kebijakan kabupaten, ada juga arah kebijakan dari provinsi dan program legislasi nasional. Kita di Kabupaten Bekasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal,” bebernya.
Di luar isu banjir dan tata ruang, orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu juga menyoroti darurat sampah yang kini melanda Kabupaten Bekasi. Ia mengusulkan agar alokasi anggaran desa diarahkan untuk mendukung penanganan persoalan ini secara sistematis dan berkelanjutan.
“Maka dari itu nanti ke depan, ini mumpung di depan-depan kawan-kawan pers, anggaran desa itu harus dialokasikan untuk kebutuhan daerah. Contoh, dengan daruratnya sampah, di setiap desa mungkin ada tanah kas desa, itu nanti dialokasikan anggaran untuk membuat insenerator atau bank sampah yang difasilitasi dengan pembangunan yang memadai supaya meminimalisir sampah itu, membangun dari desa dan menekan sampah itu dari desa,” pungkasnya.
Baca Juga:Kuasa Hukum Bantah Dahlan Iskan Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Polda JatimBanjir Landa 3 Kecamatan di Karawang, 588 Rumah Terendam dan Ribuan Jiwa Terdampak
Disamping itu, untuk mendukung penataan tata ruang dan pengendalian banjir, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Satpol-PP baru-baru ini melakukan penertiban besar-besaran di wilayah utara, tepatnya di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan pada Rabu (09/7) pagi.
Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, menyebut penertiban dilakukan di dua jalur utama, dari Pulo Timaha hingga perbatasan Desa Kedungjaya, serta dari Gabus Pucung ke Kampung Bogor, Kecamatan Tarumajaya, termasuk Jalan KR2.
“Total bangunan yang kita tertibkan hari ini sebanyak 420 unit. Kebanyakan berdiri di atas saluran irigasi dan sempadan sungai,” ujarnya.
Operasi melibatkan 486 personel gabungan, termasuk 245 personel Satpol PP, 130 anggota Polri, 30 personel Dishub, serta dukungan dari TNI, DLH, Damkar, Dinkes, PJT, dan BBWS. Pemerintah juga menurunkan 12 alat berat jenis beko untuk mempercepat pembongkaran.
Meski skala besar, penertiban berlangsung kondusif. Surya menyebut, tak ada perlawanan dari warga. Bahkan banyak di antaranya yang memilih membongkar sendiri bangunannya sebelum aparat datang. “Semua sudah sadar dan membongkar sendiri. Tidak ada penolakan,” katanya.
Pemkab Bekasi juga tidak memberikan kompensasi atas bangunan yang dibongkar. Alasannya, bangunan tersebut telah melanggar aturan garis sempadan sungai dan jalan. Di sisi lain, jumlah bangunan liar di seluruh kabupaten mencapai ribuan unit.