“Saat ini swasta di Jawa Barat kurang apa? kebijakan ijazah gratis sudah kita patuhi walaupun kerepotan. Kami juga punya hak karena kan swasta itu hampir semua gurunya honorer yang dibayar oleh sekolah,”tambahnya.
Pengamat pendidikan Doni Koesoema juga mengkritik keras kebijakan KDM ini. Menurut dia, kebijakan ini tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan justru akan menurunkan kualitas pembelajaran secara signifikan.
Dia menilai, ruang kelas akan menjadi terlalu padat, interaksi guru dan siswa terganggu, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran. Dampak inilah yang semestinya diperkirakan lebih awal oleh Dedi.
Baca Juga:5 Wisata Kuliner Internasional di Taman Galuh Mas: Dari Steak Eksklusif hingga Ramen Autentik yang Wajib DicobAda Sungai Misterius yang Mengalir di Dasar Laut, Bukan di Daratan!
“Menurut saya, itu adalah kebijakan yang populis, tapi tidak ada dasarnya, dengan jumlah 50 siswa dalam satu kelas, anak masuk ke dalam kelas, tapi pasti enggak akan belajar,” kata Doni.
Ia juga menilai, langkah Dedi Mulyadi dalam menangani angka putus sekolah tidak tepat sasaran. Menjejalkan lebih banyak siswa ke dalam kelas bukanlah sebuah solusi untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah di Jawa Barat.
Doni menyarankan agar Dedi Mulyadi melibatkan DPRD dalam membahas daya tampung sekolah negeri dan swasta, barulah kemudian membuat anggaran pendidikan untuk membiayai anak-anak baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Barulah kemudian dibiayai dengan anggaran pendidikan Pemprov Jabar karena itu amanat dari Mahkamah Konstitusi. Putusan MK yang kemarin menggratiskan pendidikan itu maksudnya seperti itu. Pemerintah berkewajiban membiayai anak-anak dengan menggandeng swasta, tidak ada perintah untuk memaksakan masuk di sekolah negeri, tetapi semua anak mendapatkan hak pendidikan, digratiskan, dibiayai oleh pemerintah, baik di negeri maupun swasta,” katanya. (Wyd)