KBC juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan Negeri Karawang, untuk memeriksa kontraktor-kontraktor yang memiliki rekam jejak buruk dalam bidang pekerjaan, agar kualitas pekerjaan tidak terus-menerus dikorbankan demi keuntungan sepihak.
Ricky menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai standar hanya akan menjadi beban keuangan negara, menciptakan kerugian besar, serta menghambat pelayanan publik kepada masyarakat.
“Jika drainase yang seharusnya bertahan hingga puluhan tahun justru rusak dalam hitungan bulan, maka ini bukan sekadar soal teknis, tetapi sudah masuk dalam potensi tindak pidana,” tegas Ricky.
Baca Juga:Serunya Siswa Baru Bikin Twibbon, Ini Nih MPLS Ramah 2025 di SMAN 4 Karawang Serunya Hari Pertama di SMA! Bagaimana sih MPLS di SMAN 5 Karawang 2025?
Karawang Budgeting Control akan terus memantau proyek-proyek strategis daerah dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran publik.
Pada bagian lain ia juga mengungkapkan, semua proyek yang bersumber dari APBD Karawang harus diawasi secara ketat.
” Apalagi pemenang tendernya tertera dimenangkan kontraktor luar Karawang. Karena rawan jual beli pekerjaan alias rental bendera,” ujarnya.
Dikatakan juga, itulah persoalan yang sering muncul jika kontraktor dari luar daerah. Asal- asalan karena minim tanggungjawab.
” Emang kita tidak menyamaratakan kontraktor luar seperti itu semua. Tapi sering terjadi seperti itu. Cuma jual bendera dan dikerjakan pihak lain akhirnya pekerjaannya asal,” ungkapnya. ***