“Penganggaran dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi selama satu periode mencapai Rp8 triliun. Tapi angka itu tidak cukup jika hanya mengandalkan APBD,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, Pemkab Bekasi mendorong kerja sama lintas sektor, seperti Bantuan Provinsi (Banprov), pembiayaan dari Pemerintah Pusat, serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha.
Terkait pengawasan birokrasi, Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu mengakui bahwa jumlah personel yang besar membuat pengawasan internal perlu diperkuat. Oleh sebab itu, pihaknya membuka ruang kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:Burung Belekok Terpilih Jadi Logo Hari Jadi Kabupaten Bekasi Ke 75, Begini FilosofinyaTips Public Speaking Tanpa Grogi, Tampil Percaya Diri di Depan Umum
“Kami butuh penguatan dari KPK. Jika ada sistem yang keliru atau syarat yang menimbulkan keraguan, harus segera diluruskan. Kami siap menerima arahan agar seluruh pelayanan kepada masyarakat berjalan secara transparan dan sesuai etika pemerintahan,” tandasnya. (Iky)