KBEonline.id– Anggota Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Budi Yulianto, secara terbuka menyampaikan tuntutan kepada DPC PDI Perjuangan dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menindak tegas skandal moral yang diduga melibatkan salah satu kader partai dan pejabat di Perumda Tirta Bhagasasi.
Dalam pernyataan sikapnya, Budi menegaskan bahwa partai harus segera mencopot dan mengevaluasi kader yang terlibat, serta menyerahkan kasus ini ke mekanisme disiplin partai secara terbuka dan transparan.
“Hentikan budaya saling lindung antar elit di partai. Kader yang mencoreng nama partai dan mempermalukan lembaga publik harus dinonaktifkan,” ungkap Budi Yulianto kepada Karawang Bekasi Ekspres.
Selain menyoroti kader partai, Budi juga menuntut evaluasi total terhadap pejabat Perumda Tirta Bhagasasi yang diduga terlibat.
Ia mendesak agar pengelolaan BUMD tersebut dibuka secara transparan, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, atau relasi kuasa dalam skandal yang terjadi.
“Jika terbukti menyalahgunakan kewenangan, maka Direktur Usaha harus dicopot dan diperiksa oleh lembaga pengawasan independen, bukan hanya evaluasi internal,” tegasnya.
Budi juga menekankan pentingnya membuka seluruh proses internal partai ke publik sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi. Ia menolak penyelesaian kasus secara diam-diam demi menjaga citra politik.
“Jangan lagi ada ‘ruang gelap’ di tubuh partai. Rakyat berhak tahu: apakah benar partai membersihkan diri atau hanya membungkam sementara demi menjaga citra politik?,” ujarnya.
Dalam konteks pemerintahan daerah, Budi mendesak Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang agar bersikap tegas terhadap aparatur pemerintah yang tidak bermoral. Ia menilai kepemimpinan yang berintegritas sangat dibutuhkan di tengah sorotan publik saat ini.
Pernyataan Budi juga disertai seruan moral yang mengingatkan bahwa persoalan etika pejabat bukan hanya urusan pribadi, melainkan tanggung jawab publik karena menyangkut kepentingan rakyat.
Baca Juga:Janji Tinggal Janji, Tak Ada Solusi Banjir Terus Berulang, 80 Persen Warga The Arthera Hills 2 Pilih Hengkang4 MAN Unggulan di Karawang, Pilihan Pendidikan Agama dan Umum Terbaik!
“Skandal moral elite bukan urusan pribadi jika mereka mengatur hidup kita dari balik jabatan. Suara rakyat bukan hanya soal pemilu, tapi juga soal pengawasan,” imbuhnya.
Menurutnya, partai yang besar bukan diukur dari perolehan suara, melainkan dari keberanian menindak pelanggaran etika di internalnya.