“Jika terbukti menyalahgunakan kewenangan, maka Direktur Usaha harus dicopot dan diperiksa oleh lembaga pengawasan independen, bukan hanya evaluasi internal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budi menekankan pentingnya membuka seluruh proses internal partai kepada publik sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi. Ia dengan tegas menolak penyelesaian kasus secara diam-diam demi menjaga citra politik.
“Jangan lagi ada ‘ruang gelap’ di tubuh partai. Rakyat berhak tahu: apakah benar partai membersihkan diri atau hanya membungkam sementara demi menjaga citra politik?” pungkasnya. (Iky)