BEKASI, KBEonline.id – Rencana relokasi SDN 04 Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan, hingga kini masih menunggu hasil validasi lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, mengungkapkan bahwa saat ini proses pengadaan tanah sudah berada pada tahap validasi oleh pihak BPN. Pemerintah pusat, selaku pelaksana proyek, akan menangani langsung pembangunan sekolah pengganti.
“Karena itu kan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Jadi sekarang sudah mencapai tahapan validasi terkait dengan pengadaan tanahnya, Nanti yang membangun juga akan dari pusat sebagai pengganti. Masalah lokasi atau apa, nanti nunggu aja hasil validasi dari BPN,” ujar Dedy Supriyadi kepada Karawang Bekasi Ekspres, Senin (28/7).
Baca Juga:Pemkab Bekasi Lantik 56 Pejabat Fungsional, Ini Pesan Bupati Bekasi Sinopsis Film XXX, Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini: Kisah Atlet Olahraga Ekstrem Jadi Agen Rahasia
Menurutnya, pemerintah daerah tetap memberikan dukungan, termasuk menyiapkan rekomendasi lahan alternatif sebagai lokasi relokasi. Namun pelaksanaan teknis sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Dedy menjelaskan, komunikasi antara Pemkab Bekasi, BPN, dan pelaksana proyek terus berlangsung. Pihak pelaksana tol Japek II juga dikabarkan masih menunggu hasil final validasi lahan pengganti.
“Dari informasi terakhir, tahapan validasi itu sedang berjalan. Lokasinya belum bisa kami sebutkan karena masih menunggu statusnya ‘clear and clean’ dari BPN,” kata Dedy.
Terkait waktu relokasi sekolah, Dedy mengakui belum bisa memastikan. Meski demikian, pihaknya berharap proses dapat segera rampung mengingat SDN Burangkeng 04 saat ini masih menjalani kegiatan belajar-mengajar di tengah proyek pembangunan jalan tol tersebut.
“Kita ingin ada percepatan. Dinas Pendidikan dan unsur Pemda lainnya terus berkoordinasi. Tapi memang semua butuh tahapan. Kita menunggu juga jadwal dari pusat,” terangnya.
Lebih lanjut, Dedy mencontohkan penanganan serupa dalam proyek Tol Cibitung–Cilincing di Cikarang Barat, di mana pemerintah pusat membangun kembali fasilitas publik seperti sekolah dan TPU di lokasi pengganti.
“Ini kan sudah ada pernah juga itu ya, mirip seperti di Tol Cibitung-Cilincing di wilayah Cikarang Barat kan ada juga itu pengganti, ada TPU, modelnya seperti itulah ada sekolah itu dibangunkan kembali. Tapi butuh waktu secara tahapan gitu,” jelasnya.