Sementara itu, Kepala Desa Burangkeng, Nemin, yang mendampingi warga saat audiensi dengan BPN, mengatakan bahwa masyarakat sudah menanti kepastian relokasi sejak lama.
“Kami sudah ajukan tiga titik lokasi lahan pengganti sejak tiga tahun lalu, lengkap dengan sertifikat dan dokumen kepemilikan. Sekarang tinggal menunggu Dinas Pendidikan menunjuk lokasi, lalu PPK melakukan penilaian harga melalui tim KJPP,” jelas Nemin.
Menurutnya, seluruh tanah warga terdampak proyek tol sudah selesai dibebaskan, kecuali lahan SDN Burangkeng 04. Ia mengkhawatirkan, jika penilaian tetap menggunakan harga lama dari tahun 2020, maka nilai ganti rugi tidak akan sebanding dengan harga tanah saat ini.
Baca Juga:Mendengar Suara Aneh, Anjing Langsung Melolong? Ternyata Ini Penyebabnya!Kebiasaan Unik Anjing, Kenapa Suka Ngejar Ekor Sendiri?
“Kami khawatir nanti luas tanah atau bangunannya berkurang karena nilai ganti rugi tidak cukup,” ucapnya.
Nemin juga meminta solusi jangka pendek berupa tenda darurat untuk ruang belajar, mengingat kondisi sekolah saat ini berada tepat di samping proyek aktif. Ia menyebut debu, bising kendaraan berat, hingga potensi material proyek yang bisa jatuh menjadi ancaman nyata bagi siswa.
“Jangan sampai ada korban dulu baru semua bertindak. Kami akan segera koordinasikan dengan Dinas Pendidikan soal tenda darurat,” tegasnya.
Proyek Jalan Tol Japek II Selatan diketahui mulai dimusyawarahkan sejak 2018. Sejak saat itu, proses relokasi SDN Burangkeng 04 terus berjalan lambat, meski dokumen penilaian tanah dari tim KJPP telah terbit pada 2020. (Iky)