Untuk SDN Burangkeng 04, lanjut Nemin, dokumen validasi dari Kantor Pertanahan sudah diserahkan ke PPK Kementerian PUPR. Namun ia menilai koordinasi antarinstansi vertikal dan daerah menjadi hambatan tersendiri.
“PPK sudah undang rapat dan minta dokumen tambahan, katanya dari dinas belum lengkap. Kata dinas, sudah diserahkan ke BPN. Tapi karena BPN itu lembaga vertikal, bupati dan DPRD nggak bisa masuk. Kalau DPR RI baru bisa,” ujarnya.
Terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menegaskan adanya dugaan indikasi kuat korupsi dalam proses relokasi di tiga sekolah terdampak pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan di Desa Burangkeng. Sehingga menghambat percepatan relokasi ini. Ia mengklaim anggaran pengadaan tanah pada PSN untuk relokasi bangunan terdampak juga sudah diatur oleh Pemerintah Pusat.
Baca Juga:Mengibarkan Asa Lewat Jualan Bendera, dari Garut Fariz Bertahan di KarawangAlmaz Fried Chicken Buka Cabang Baru di Galuh Mas Karawang, Ayam Goreng Arab yang Bikin Nagih!
“Presiden prabowo mohon ada atensi. Tolong ungkap usut tuntas tangkap. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan pak KDM akan memberikan dukungan penuh. Jangan biarkan rakyat yang sudah memilih kita lalu berjuang sendiri-sendiri, tandasnya. (Iky)