KBEonline.id-; Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Rahmat Hidayat Djati, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada aktivis demokrasi Neni Nur Hayati atas insiden dugaan doxing oleh akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat yang memuat foto pribadi tanpa persetujuan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Neni Nur Hayati,” ujar Rahmat Hidayat Djati saat Rapat Kerja Komisi I DPRD Jabar bersama Diskominfo, Komisi Informasi (KI) Jabar, dan KPID Jabar, yang digelar di ruang Bamus DPRD Jabar.
Rahmat menegaskan bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah, sehingga permintaan maaf ini juga merupakan bentuk pengakuan atas kelalaian yang terjadi. Menurutnya, insiden ini menjadi alarm keras yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik.
Baca Juga:Penyaluran BSU di Karawang Lewat Kantor Pos Hampir Rampung, Warga yang Belum Ambil Segera Cairkan Bantuan50 Calon Paskibraka Karawang Jalani Pusdiklat Jelang Upacara HUT RI ke-80, Digembleng 14 Hari
“Apa yang dialami Ibu Neni bukan sekadar kesalahan teknis. Ini merupakan peringatan serius tentang ancaman terhadap iklim demokrasi, terutama di era digital saat ini,” ujar Rahmat.
Ia juga menyebut bahwa anggota DPRD Jabar kerap menjadi sasaran perundungan di media sosial, namun hal itu dianggap sebagai konsekuensi politik yang tidak langsung ditindak secara hukum. Berbeda halnya ketika masyarakat sipil menjadi korban akibat unggahan akun resmi pemerintah.
“Selama ini, kami tidak melaporkan tindakan bullying karena kami memahami itu sebagai bagian dari dinamika politik. Namun jika korban adalah warga biasa, dan pemicunya berasal dari akun pemerintah, maka ini menjadi sinyal bahaya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, menjelaskan bahwa pihaknya telah merespons situasi dengan menghapus unggahan terkait, serta menjawab somasi yang dilayangkan oleh Neni Nur Hayati.
Namun hingga kini, Diskominfo belum mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka.
“Prinsip kami, Diskominfo tidak anti-kritik. Kami menerima masukan dari masyarakat, termasuk dari Ibu Neni. Unggahan yang dimaksud sudah kami take down, dan somasi sudah dijawab,” kata Adi.
Adi juga membantah tudingan bahwa pihaknya menggunakan buzzer atau tenaga non-ASN untuk mengelola akun resmi institusi. “Tim kami semuanya ASN, baik PNS maupun P3K. Tidak ada buzzer,” tegasnya.