Dari Infrastruktur hingga Tata Ruang, Ketua Komisi III DPRD Ungkap PR Besar di Usia 75 Tahun Kabupaten Bekasi

HUT Kabupaten Bekasi ke-75.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Rudy Rafly, menilai sektor infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan penataan wilayah menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah daerah. --KBEonline--
0 Komentar

KBEonline.id – Memasuki usia ke-75 tahun, Pemerintah Kabupaten Bekasi masih kerap dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis yang harus segera ditangani untuk mewujudkan visi daerah yakni Bangkit, Maju, dan Sejahtera untuk masyarakatnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Rudy Rafly, menilai sektor infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan penataan wilayah menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah daerah.

Menurut Rudy, meskipun pembangunan fisik terus berjalan, masih banyak wilayah yang mengalami ketimpangan fasilitas. Beberapa kecamatan di bagian utara, misalnya, belum mendapatkan akses jalan dan jaringan drainase yang memadai, sementara wilayah industri di bagian tengah hingga selatan menghadapi kemacetan parah akibat minimnya transportasi publik yang efektif.

Baca Juga:Peras Dua Pemuda, Tiga Buruh Mengaku Polisi Diringkus di Karawang15+ Link Twibbon HUT RI Ke-80 17 Agustus 2025 Gratis

“Di usia 75 tahun ini, kita ingin Kabupaten Bekasi tidak hanya fokus pada pertumbuhan industri, tetapi juga pemerataan pembangunan. Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi harus menjadi prioritas,” kata Rudy Rafly kepada Cikarang Ekspres.

Pihaknya juga menekankan bahwa pengelolaan lingkungan juga menjadi tantangan serius. Aktivitas industri yang masif sering kali meninggalkan dampak negatif terhadap kualitas udara dan air.

Selain itu, persoalan banjir yang kerap melanda beberapa titik menuntut adanya langkah mitigasi yang terintegrasi, mulai dari normalisasi sungai hingga pengendalian tata ruang.

“Kami di Komisi III sudah mendorong program penanganan banjir yang tidak sekadar tambal sulam. Harus ada master plan yang jelas, supaya masalahnya selesai dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, Kabupaten Bekasi tidak boleh hanya menjadi “gudang” industri tanpa memikirkan ruang terbuka hijau dan keberlanjutan ekosistem.

Selain itu, ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah. Efisiensi dan transparansi harus dijaga agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Harapan kami, momentum 75 tahun ini menjadi titik balik untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Jangan sampai Bekasi hanya dikenal karena pabriknya, tapi juga harus dikenal sebagai daerah yang nyaman, tertata, dan ramah lingkungan,” ujarnya.

0 Komentar