KBEonline.id-;Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, melontarkan kritik terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ia menilai lembaga pengumpul pajak daerah itu gagal menunjukkan strategi jelas menghadapi ancaman turunnya pendapatan asli daerah (PAD).
“Proyeksi ketika PBB ini dihilangkan dari 2024 ke bawah, itu memang sekitar satu triliun hilang. Dari mana gantinya? Bapenda nggak bisa ngomong. Kita berharap kinerjanya maksimal, tapi sampai hari ini belum terlihat,” tegas Ridwan Arifin kepada Cikarang Ekspres, Kamis (21/8).
Ridwan mengingatkan, selain potensi kehilangan Rp1 triliun dari denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga masih seret. Kondisi ini membuat PAD Bekasi stagnan di angka Rp4,1 triliun.
Baca Juga:Keluarga Kacab BRI Yakin Penculikan dan Pembunuhan Sudah Direncanakan, Jadi Target Khusus4 orang yang Ditangkap Terrkait Kacab BRI Cempaka Putih Perannya Menculik bukan Membunuh, Eksekutor Buron
“Kalau situasi ini dibiarkan, ditambah pengurangan transfer kas daerah, APBD 2026 bisa anjlok dari Rp8,4 triliun menjadi Rp7 triliun. Ini bukan lagi ancaman kecil, tapi krisis keuangan daerah,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilainya kontradiktif.
“Di daerah lain PBB justru dinaikkan 100 sampai 200 persen, termasuk Bekasi yang sempat naik 100 persen. Tapi dihapusnya denda PBB malah mengurangi PAD kita,” kata Ridwan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa lagi menggantungkan harapan pada PBB. Sektor lain seperti pajak restoran, catering, hingga izin tenaga kerja asing (IMTA) harus digarap serius.
Di sisi lain, ia mendesak pemerintah pusat menyiapkan kompensasi berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dana bagi hasil.
“Kalau tidak ada langkah konkret, APBD kita bisa kolaps. Bapenda harus keluar dari zona nyaman dan kerja keras menutup celah yang ada,” kata Ridwan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, mengakui awal tahun lalu APBD nyaris “koma” akibat rendahnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan ketimpangan waktu pemasukan pendapatan.
Baca Juga:Polisi Tangkap 4 Penculik dan Pembunuh Kacab BRI Cempaka Putih, 1 Eksekutor Masih BuronIdentitas Mayat Terikat di Serangbaru: Mohammad Ilham Pradipta Kepala Cabang BRI Cempaka Putih
“Kondisi keuangan awal tahun memang hampir defisit, tapi bisa diatasi dengan efisiensi di seluruh OPD. Sekitar Rp500 miliar dipangkas untuk dialihkan ke program prioritas,” ujar Hudaya.