KBEOnline.id, CiKARANG – Perombakan kabinet di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, akhirnya bergulir secara besar-besaran. Menariknya, posisi sekda dibiarkan kosong karena Dedy Supriyadi digeser ke Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Berikut daftar pejabat teras Kabupaten Bekasi yang bergeser. Hudaya,sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Ani Gustini jadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda dan Iis Sandra Yanti sebagai Asisten Administrasi Umum Setda
Kemudian, Arief Kurnia, dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan, Ida Farida menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dr. Alamsyah sebagai Kepala Dinas Sosial, Hasan Basri, MM menjadi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Jaoharul Alam, ME sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Iman Santoso sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rahmat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dwy Sigit Andrian menjadiKepala Bappeda, Iwan Ridwan, sebagai Kepala Bapenda dan dr. Sri Enny Mainiarti menjadi Direktur RSUD Kabupaten Bekasi
Baca Juga:Imbas Gempa Bekasi, Kantor Kecamatan, Puskesmas hingga Sekolah Rusak di Karawang, Ini Data LengkapnyaMutasi Besar-besaran Pemkab Karawang, Dua Camat dan Dua Sekretaris Dinas Naik Jadi Kadis
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, merotasi 14 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Rotasi-mutasi ini sudah melalui proses dan aturan yang berlaku. Tidak ada kesalahan dari pejabat sebelumnya. Ini refleksi yang juga terjadi di pemerintahan daerah lain,” kata dia kepada Cikarang Ekspres.
Ade Kuswara menekankan bahwa sumpah jabatan harus dipegang teguh para pejabat yang dilantik, yakni jujur, bersih, serta memprioritaskan pelayanan masyarakat. Ade juga menegaskan tidak ada pihak yang bisa menekan dirinya dalam mengambil keputusan.
“Saya sudah tujuh bulan menjabat, dan saya buktikan tidak ada orang terdekat sekalipun yang bisa menekan saya. Jabatan bupati ini titipan rakyat, sehingga kepentingan masyarakat yang harus diutamakan,” tegasnya.
Pergantian juga dilakukan pada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ade berharap pejabat baru mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak, namun tanpa membebani masyarakat kecil.
“Bekasi adalah pusat industri dan kota metropolitan. Bapenda harus punya inovasi untuk meningkatkan PAD, tapi tetap mempertimbangkan kondisi rakyat,” ujarnya.
Terkait pergeseran jabatan Sekretaris Daerah, Ade menyebut masih menunggu aturan teknis. Untuk sementara, jabatan itu dapat diisi pelaksana harian (PLH).