Sekda Kabupaten Bekasi Distafahlikan, Ini Penjelasan Lengkap Bupati Ade Kuswara Kunang

Bupati Bekasi Geser 14 Pejabat.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, merotasi sebanyak 14 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. --KBE--
0 Komentar

KBEOnline.id, CIKARANG – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, resmi mengganti sekda setempat pada Jumat, 22 Agustus 2025. Dedy Supriyadi yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut, kini digeser menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.

Otomatis kursi sekda Bekasi pun dibiarkan kosong karena menunggu Plh pilihan Bupati Ade Kuswara.

Menurut Ade Kuswara, rotasi dan mutasi pejabat ini murni sebagai upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah, bukan karena adanya kesalahan bawahan ataupun tekanan politik.

Baca Juga:Bupati Bekasi Ganti Sekda, Buka Opsi Plh, Tapi…Mutasi Besar-besaran  Pemkab Bekasi Termasuk Sekda Dedy Digeser Ade Kuswara, Ini Daftarnya

“Enggak ada, kan saya sudah sampaikan bahwa ini adalah refleksi di setiap Kabupaten/Kota di pemerintahan daerah lain. Ini bukan terjadi di Kabupaten Bekasi saja. Walaupun nanti itu ada hal-hal yang dianggap ini adalah konsekuensi politik, tekanan politik, ini tidak ada.” kata Ade Kuswara kepada Cikarang Ekspres.

Ia menepis anggapan bahwa pergeseran pejabat dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Menurutnya, selama tujuh bulan menjabat sebagai bupati, ia tidak pernah tunduk pada tekanan atau intervensi pihak manapun, termasuk dari orang-orang terdekat.

“Saya sudah buktikan selama 7 bulan ini, orang terdekat pun tidak bisa menekan saya dan mengatur saya dalam jabatan sebagai Bupati. Bahwa saya merasa jabatan bupati ini adalah titipan rakyat,” kata Ade.

“Saya juga harus memprioritaskan yang menjadi kebutuhan daerah dan yang menjadi urgency permasalahan yang harus kita penuhi bersama-sama.” sambungnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu mencontohkan, jika pergantian sekretaris daerah atau kepala dinas dilakukan hanya karena ada tekanan pihak tertentu, maka jelas ada kepentingan di baliknya. Namun, ia memastikan hal itu tidak terjadi dalam kebijakan yang diambilnya.

“Kalau misalkan kita disetir, kalau kita ditekan untuk contoh; mengganti sekretaris daerah atau kepala dinas, ini bahwa ada kepentingan di dalamnya Ini tidak ada insyaallah,” ucapnya.

“Dan saya juga pastikan bahwa koalisi kita, penduduk kita ini tidak ada yang sangat terlalu berambisi atau ikut-serta dalam ikut campur kewajiban Bupati.” tandasnya. (Iky)

0 Komentar