KBEonline.id – Ramai perbincangan pelajar SMA dan SMK di Karawang nekat membawa motor ke sekolah meski belum cukup umur. Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang H. Asep Sarifudin ST, MM menekankan pentingnya kerja sama orang tua, sekolah, dan dinas terkait untuk menjaga keselamatan siswa dan mematuhi aturan, Senin (25/8/2025).
Menurut Asep, aturan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat lewat surat edaran pada 6 Mei 2025 lalu sebetulnya sederhana: siswa tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak boleh mengendarai motor. Aturan ini dibuat bukan untuk mempersulit, melainkan demi melindungi pelajar dari risiko kecelakaan.
“Kalau anak belum punya SIM, ya tidak boleh bawa motor karena secara hukum dan keterampilan memang belum layak. Tapi bagi yang sudah cukup umur dan punya SIM, tentu tidak masalah. Jadi jangan diartikan semua siswa dilarang bawa motor,” ujar Asep, Senin (25/8/2025).
Baca Juga:Dana Maladministrasi Desa di Purwakarta Dikembalikan, Uang Rp976 Juta Nyaris LenyapRatusan Ribu Butir OKT di Purwakarta Diamankan, Polisi Tangkap Dua Pengedar
Ia menyoroti fakta bahwa banyak siswa kelas 10 tetap nekat membawa kendaraan meski belum cukup umur. Hal ini, katanya, rawan menimbulkan bahaya karena pengalaman berkendara mereka masih terbatas.
“Anak baru lulus SMP lalu masuk SMA, banyak yang memaksakan diri. Padahal belum layak, dan itu berisiko. Karena itu orang tua jangan lepas tangan. Kalau anak belum punya SIM, lebih baik diantar, jangan dibiarkan bawa motor sendiri,” tegasnya.
Selain keterlibatan orang tua, Asep juga meminta sekolah lebih aktif dalam melakukan pendataan serta memberikan arahan. Dengan begitu, lanjutnya, pengawasan bisa berjalan efektif.
Ia menambahkan, surat edaran gubernur tidak boleh berhenti sebatas aturan di atas kertas. Sosialisasi dan pengawasan harus konsisten agar benar-benar menyentuh persoalan di lapangan.
“Keselamatan anak-anak kita harus jadi prioritas bersama—sekolah, orang tua, maupun dinas terkait. Semua harus bergerak,” pungkasnya.