8 Tuntutan jangka panjang dengan deadline 31 Agustus 2026, rakyat berharap adanya reformasi nyata yang tidak berhenti pada janji-janji politik.
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Audit independen terhadap kinerja DPR yang diumumkan ke publik.
Peningkatan standar rekrutmen (menolak mantan koruptor).
Penetapan KPI (Key Performance Indicator) untuk evaluasi kinerja anggota DPR.
Penghapusan hak istimewa seperti pensiun seumur hidup, transportasi, dan perumahan mewah yang dibiayai APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Penguatan Fungsi Oposisi
Partai politik wajib mempublikasikan laporan keuangan.
DPR harus memastikan oposisi berfungsi dengan baik sebagai pengawas eksekutif.
3. Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Menyeimbangkan kembali transfer APBN pusat ke daerah.
Membatalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.
Menyusun sistem perpajakan yang lebih adil dan pro-rakyat.
4. Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR diminta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dalam masa sidang tahun ini.
Hal ini dianggap sebagai bukti komitmen serius dalam memberantas korupsi.
Disertai penguatan KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem Kepolisian
Baca Juga:Antisipasi Kerusuhan Kelompok Anarkis, Sekolah PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Bekasi Diliburkan Tiga HariKelompok Anarkis Dikejar Warga di Bekasi, Dipersempit Gerakannya di Jakarta, Bagaimana Karawang?
Revisi UU Kepolisian untuk menciptakan sistem kepolisian yang profesional dan humanis.
Desentralisasi fungsi Polri, termasuk pembagian kewenangan antara keamanan, lalu lintas, dan kriminal dalam 12 sub-lembaga yang lebih akuntabel.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Penegasan kembali prinsip reformasi TNI 1998: militer tidak boleh masuk dalam ranah sipil.
Menghentikan segala bentuk keterlibatan TNI dalam urusan pengamanan sipil maupun politik.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
Revisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan investigasi dan penindakan.
Penguatan Ombudsman serta Kompolnas agar bisa lebih efektif mengawasi aparat negara.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Evaluasi serius proyek strategis nasional (PSN) dan kebijakan ekonomi agar berpihak pada rakyat serta ramah lingkungan.
Meninjau ulang UU Cipta Kerja yang dinilai memberatkan buruh.
Audit transparansi pengelolaan BUMN dan Danantara.