Disdikpora Karawang, Verifikasi Data, 3.641 Guru Non-ASN , Calon P3K Paruh Waktu,
KBEonline.id – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang mulai melakukan verifikasi dan validasi terhadap data tenaga pendidik non-ASN, khususnya guru yang akan ditetapkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Langkah ini dilakukan guna memastikan keabsahan data ribuan guru yang kini akan menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga:Cara Mengatasi Laptop Panas Saat dan Setelah Zoom, Cocok untuk Mahasiswa dan Pekerja WFH!Mengulik Khasiat Kencur untuk Suara, Rahasia Tradisional yang Masih Terbukti!
Kepala Disdikpora Karawang, Wawan Setiawan, mengungkapkan jumlah guru berstatus P3K paruh waktu di Karawang mencapai 3.641 orang, jumlah terbesar dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya.
“Di dinas lain jumlahnya hanya belasan orang, sementara di kami ribuan. Karena itu BKPSDM meminta agar dilakukan verifikasi by name by address dilengkapi foto, supaya tidak ada data fiktif,” ujar Wawan, Selasa (2/9/2025).
Ia menjelaskan, perbedaan mendasar antara guru honorer dan P3K paruh waktu terletak pada pembiayaan gaji. Guru honorer sebelumnya dibayar melalui Dana BOS, sedangkan P3K paruh waktu sepenuhnya dibiayai APBD.
“Kalau dulu gaji honorer diambil dari alokasi 20 persen Dana BOS, sekarang tidak bisa lagi. Semuanya ditanggung APBD. Kita belajar dari pengalaman daerah lain, seperti Bekasi yang sempat kewalahan karena jumlah guru P3K paruh waktunya mencapai 10 ribu orang. Karena itu validasi data sangat penting,” tegasnya.
Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 1 hingga 4 September 2025, dengan lokasi tersebar di sejumlah kecamatan sesuai jadwal yang diterbitkan Disdikpora. Kepala sekolah diminta menghadirkan data lengkap guru non-ASN, sementara Korwilcambidik menyiapkan fasilitas dan operator kegiatan.
Menurut Wawan, guru P3K paruh waktu sebagian besar berasal dari tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam formasi P3K penuh waktu. Meski begitu, keberadaan mereka tetap vital mengingat Karawang masih kekurangan sekitar 6.000 guru dari total kebutuhan 14.000 tenaga pendidik.
“Ini bukan guru baru, tetapi honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Status ini memberi pengakuan formal sekaligus peluang peningkatan kesejahteraan bagi mereka,” jelasnya.