Reses Boby Agus Ramdan Jadi Wadah Curhat Warga Dapil VII 

Reses sidang ketiga tahun 2025.
Reses sidang ketiga tahun 2025 Boby Agus Ramdan Jadi Wadah Curhat Warga Dapil VII. --KBEonline--
0 Komentar

BEKASI, KBEonline.id – Suasana aula ruang kelas Yayasan Darul Mutadhin di Kampung Pisangbatu, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tampak penuh sesak pada Jumat 5 September 2025.

Sekitar 150 warga dari berbagai kalangan berkumpul menghadiri kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2025 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Boby Agus Ramdan.

Bukan sekadar agenda formal, reses kali ini benar-benar menjadi ruang curhat warga. Satu per satu peserta menyampaikan persoalan nyata yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari infrastruktur dasar, masalah kesehatan, hingga lapangan kerja yang sulit diakses.

Baca Juga:PT Jui Shin Indonesia Klarifikasi Soal Izin Jembatan, Tunjukkan Dokumen Legalitas8 Rekomendasi Destinasi Wisata Gratis di Kuningan, Cocok untuk Liburan Hemat

“Di sini tidak ada MCK, kantor pun belum ada. Guru mengajar tanpa insentif, dan majelis taklim sudah tidak mampu menampung jamaah. Malam hari jalan dari Poncol ke Pisang Batu gelap gulita tanpa penerangan, air bersih juga sulit didapat,” ungkap Subhan (52), salah seorang warga.

Keresahan serupa disampaikan Siti (43), seorang ibu rumah tangga. Ia menyoroti meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungannya. “Banyak warga terkena DBD. Kami butuh solusi nyata, jangan menunggu korban semakin banyak,” katanya penuh harap.

Tokoh masyarakat setempat juga mengungkapkan persoalan fasilitas ibadah. “TOA majelis taklim rusak, tidak ada MCK dan tempat wudhu, bahkan jembatan pun tidak tersedia,” ucapnya.

Dari kalangan pemuda, aspirasi soal ketenagakerjaan mencuat lantang. “Cari kerja sangat sulit. Banyak calo tenaga kerja di sekitar kawasan industri. Kami berharap warga lokal bisa diprioritaskan bekerja di daerahnya sendiri,” tutur Nasrudin (29).

Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Boby Agus Ramdan menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah hak yang harus dipenuhi pemerintah.

“Pembangunan MCK, air bersih, jalan, jembatan, dan penerangan adalah hak warga. Itu harus masuk dalam perencanaan anggaran. Majelis taklim juga perlu dukungan fasilitas yang layak,” ujarnya.

Terkait kesehatan, ia menekankan perlunya langkah pencegahan serius, khususnya di wilayah padat penduduk di daerah pemilihannya yakni Cikarang Utara, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan.

Baca Juga:5 Rekomendasi Wisata Gratis di Bandung yang Seru, Cocok untuk Healing Usai Pulang KerjaReses DPRD Kabupaten Bekasi: Rudy Rafly Tegaskan Komitmen Dengarkan Suara Rakyat

“Kasus DBD seharusnya bisa ditekan. Saya akan dorong dinas terkait melakukan fogging rutin, memperbanyak edukasi hidup bersih, serta meningkatkan layanan kesehatan di wilayah,” jelasnya.

0 Komentar