Nyumarno menekankan pentingnya memaksimalkan pendapatan daerah dan menghindari kebocoran anggaran, dan memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah perlu memiliki strategi untuk mengakses anggaran dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak. Termasuk hubungan yang baik dengan para wakil rakyat di DPR RI, yang khususnya dari Dapil Kabupaten Bekasi, kamu harapkan membantu Bupati Bekasi untuk mengakses pembangunan dan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk di bawa ke Kabupaten Bekasi,” tukasnya.
Usulan kenaikan Honor RT/RW
Nyumarno menjelaskan bahwa kenaikan honor RT/RW masih dalam proses pembahasan dan belum bisa dipastikan. Ia berharap bahwa kenaikan honor RT/RW dapat dilakukan dan untuk pertama kalinya dimulai bertahap pada tahun 2026 mendatang, namun besarnya kenaikan masih belum bisa ditentukan.
Baca Juga:Turnamen Sepakbola Cikarang Selatan Cup 2025 Kembali BergulirIni Dia Rekomendasi Game Terbaik September 2025 yang Seru dan Wajib Kamu Mainkan, Apa Aja?
“Saya berharap agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan daerah untuk lebih maksimal dalam menjemput program – program dari pemerintah pusat dan bekerja sama dengan DPR RI dari Dapil Kabupaten Bekasi.
Termasuk perlunya membentuk Tim Terpadu lintas OPD untuk berkirim surat ke Pemerintah Pusat, meminta kenaikan DAU, DAK baik fisik maupun non fisik. Jangan hanya pasrah, given dan menunggu, harus aktif jemput bola dan kirim permohonan kenaikan DAU dan DAK pokoknya, semua ini untuk k kemajuan pembangunan Bekasi, agar benar benar terwujud Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” tutupnya. (har)