KABUPATEN BEKASI, KBEonline.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menyelesaikan perbaikan jalan secara menyeluruh.
Saat ini, sekitar 323,1 kilometer jalan kabupaten tercatat dalam kondisi rusak, baik ringan, sedang, maupun berat. Tahun ini, Pemkab hanya menganggarkan Rp300 miliar, dan dana tersebut hanya mampu menutup sekitar 6 persen dari total kebutuhan perbaikan jalan.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa infrastruktur adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
Baca Juga:Kisah Yunita, Remaja Penyandang Down Syndrome yang Lumpuh Setelah Ditimpa DukaSukses Digelar, Bupati Cup Cabor Sepak Bola Disambut Antusias, Terima Kasih Bupati Karawang dan Disdikpora
“Kami dorong dinas teknis untuk mencari terobosan. Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, kami juga menggandeng dunia usaha dan mengajukan bantuan ke Pemprov Jawa Barat serta Pemerintah Pusat,” ujar Ade kepada Cikarang Ekspres.
Ade menilai pembangunan infrastruktur merupakan sektor fundamental yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kerja sama antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci percepatan.
“Dengan APBD terbatas, kami tidak bisa menyelesaikan ini sendirian. Anggaran Rp300 miliar tahun ini kami fokuskan untuk beberapa titik perbaikan demi mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta perhatian serius dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar karena persoalan infrastruktur di Bekasi erat kaitannya dengan kepentingan nasional.
“Terutama karena Bekasi merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi, Hendri Lincoln, menyatakan perbaikan jalan di seluruh wilayah Bekasi memerlukan dana hingga Rp4 triliun.
“Total panjang jalan kabupaten mencapai 1.077 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 30 persen atau 323,1 km dalam kondisi rusak. Tahun ini, anggaran hanya memungkinkan perbaikan sekitar 6 persen dari total panjang jalan rusak,” jelasnya.
Baca Juga:Karawang Cetak Rekor MURI, Gelar Bazar UMKM Terlama di IndonesiaDaftar 30+ Kode Redeem FF Terbaru 14 September 2025: Ada Skin M1887 (SG2) One Punch Man Gratis Buruan Klaim!
Dengan APBD hanya sekitar Rp8,3 triliun, kata Hendri, sulit memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur tanpa dukungan provinsi dan pusat. Karena itu, perbaikan dilakukan bertahap dengan target seluruh jalan dalam kondisi baik dalam lima tahun ke depan.