BEKASI, KBEinline.id – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Anas, menegaskan pentingnya peran Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) dalam memperkuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, sinergi yang baik akan menentukan kelancaran proses perumusan hingga implementasi kebijakan daerah.
“Komunikasi menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan Bupati bisa dijalankan dengan baik oleh OPD. Dengan adanya PJ Sekda, koordinasi di level birokrasi akan lebih mudah dan terarah,” kata Ade Sukron kepada Cikarang Ekspres, Senin (15/9).
Ia menambahkan, salah satu evaluasi dari pelaksanaan APBD 2024 adalah lemahnya perencanaan. Karena itu, DPRD berharap PJ Sekda mampu menyusun program secara matang, selaras dengan visi Bupati, serta mengoordinasikan antarperangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.
Baca Juga:Dibalik Suksesnya Rekor MURI Bazar UMKM Terlama di Indonesia,Super Tim Mentorship Kerja Pagi Sampai Pagi Lagi‎Berkekuatan 198 Atlet, Kontingen Kabupaten Karawang Dilepas Menuju Popda Jabar 2025
“Contohnya tahun lalu ada efisiensi Rp400 miliar, tapi pemerintahan tetap berjalan. Ke depan, kita tidak ingin muncul lagi kegiatan-kegiatan seremonial atau sosial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Sekda harus mampu menyinkronkan antar-dinas agar kegiatan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ade menekankan, pembahasan APBD 2025 yang akan segera dilakukan membutuhkan rancangan yang matang sejak awal. DPRD menginginkan program-program yang diajukan eksekutif sudah dalam bentuk yang jelas, efektif, dan efisien sehingga tidak membutuhkan proses penyelarasan panjang.
“Kami ingin penganggaran tahun depan lebih difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Jadi kalau sajian ke DPRD itu masih mentah, tentu akan panjang pembahasannya. Tapi kalau sudah matang, kita tinggal fokus pada target yang sesuai,” tandasnya. (Iky)