KBEOnline.id – Nepal memasuki babak baru dalam sejarah politiknya setelah Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, resmi diangkat sebagai Perdana Menteri sementara pada 12 September 2025. Pelantikan ini menjadi peristiwa penting yang lahir dari tekanan publik, terutama generasi muda, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan reformasi cepat pasca gelombang protes besar-besaran.
Protes Gen Z dan Aktivisme Digital
Krisis politik Nepal dipicu oleh larangan mendadak terhadap sejumlah media sosial populer, yang segera berkembang menjadi demonstrasi nasional. Gen Z Nepal memimpin aksi ini, menyoroti isu korupsi, nepotisme, serta ketidakadilan ekonomi yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.
Gelombang unjuk rasa menimbulkan bentrokan keras dengan aparat keamanan di berbagai kota. Data resmi menyebutkan sedikitnya 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 luka-luka, sementara gedung parlemen serta kantor administrasi menjadi sasaran perusakan.
Baca Juga:AMD Pamer Performa Ryzen 9000X3D, Gaming e-Sports Tembus 1000 FPSLebih Praktis! Windows 11 Sediakan Opsi Tes Internet Langsung di Sistem
Dalam situasi kekosongan kepemimpinan, kelompok muda mengambil langkah tidak biasa. Melalui platform Discord, komunitas Hami Nepal dengan anggota lebih dari 160.000 orang menggelar pemungutan suara virtual di kanal Youths Against Corruption. Dari proses debat publik hingga voting daring, nama Sushila Karki muncul sebagai kandidat paling didukung berkat rekam jejaknya dalam pemberantasan korupsi ketika menjabat Hakim Agung.
Legitimasi Politik dan Dukungan Militer
Keputusan menunjuk Karki tidak hanya lahir dari suara digital. Presiden Nepal Ram Chandra Paudel, pihak militer, dan perwakilan kelompok protes juga menyetujui bahwa pemerintahan transisi harus dipimpin figur independen dan berintegritas.
Dalam pernyataannya, Karki yang kini berusia 73 tahun menegaskan bahwa kabinet sementaranya memiliki mandat terbatas: menstabilkan situasi nasional, memperbaiki regulasi pengadaan publik, serta mempersiapkan pemilu umum Nepal 2026 yang dijadwalkan berlangsung Maret mendatang.
Agenda Perdana: Meredam Konflik dan Audit Korupsi
Prioritas pertama Karki adalah menjaga ketenangan nasional serta memastikan kompensasi bagi korban kerusuhan. Pemerintah sementara juga menyiapkan mekanisme ganti rugi bagi warga yang kehilangan aset akibat protes.
Selain itu, Karki berjanji melakukan audit menyeluruh terhadap pemerintahan sebelumnya, terutama pada kasus kebocoran dana publik dan praktik nepotisme. Dua isu inilah yang selama ini memicu kemarahan publik dan menjadi alasan utama turunnya masyarakat ke jalan.