Kritik ini memperlihatkan adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Di saat anggaran untuk fasilitas sekolah, layanan kesehatan, dan penanganan lingkungan hidup masih minim, tunjangan DPRD tetap berjalan dengan angka yang dianggap fantastis.
Bagi kalangan pemuda dan mahasiswa, polemik Perbup ini bukan semata soal nominal tunjangan, tetapi tentang arah kebijakan fiskal daerah.
“Kami mendesak DPRD dan Pemda Bekasi untuk meninjau ulang prioritas anggaran agar benar-benar berpihak pada rakyat. Bekasi harus maju, bangkit, dan sejahtera, bukan hanya jadi lumbung industri tetapi rakyatnya tetap tertinggal,” pungkas Jaelani. (Iky)