BEKASI, KBEonline.id – Polemik tunjangan DPRD Kabupaten Bekasi kembali mencuat setelah terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2024. Aturan yang mengatur hak keuangan anggota dewan, termasuk tunjangan perumahan dan transportasi, dinilai tidak selaras dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan serius di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Koordinator Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa, Jaelani Nurseha, menegaskan Bekasi sebagai pusat industri dengan potensi ekonomi besar seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.
“Sekolah banyak yang belum layak, fasilitas kesehatan minim, lingkungan tercemar dan banjir masih sering terjadi. Tapi DPRD tetap menerima tunjangan besar. Ini jelas tidak berpihak kepada rakyat,” kata Jaelani di Cikarang Pusat, Senin (16/9).
Baca Juga:Pemuda dan Mahasiswa Desak Pemkab Bekasi Hentikan Tunjangan Mewah, Fokus pada RakyatTunjangan DPRD Bekasi di Tengah Kontras Realitas Rakyat, Potret Kesenjangan dan Kritik Pemuda-Mahasiswa
Berdasarkan analisis organisasi tersebut, Perbup No. 11 Tahun 2024 yang disahkan 26 Maret lalu bukan aturan baru, melainkan revisi dari Perbup No. 63 Tahun 2019.
Bahkan, jika dibandingkan dengan Perbup No. 19 Tahun 2022, nominal tunjangan justru mengalami pemangkasan. Meski begitu, jumlah yang tersisa masih dianggap terlalu tinggi dan tidak proporsional dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Ini bentuk budgetary politics di mana eksekutif dan legislatif lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri ketimbang kebutuhan publik,” ujar Jaelani.
Ia menambahkan, meski sebagian kritik publik terhadap Perbup ini berangkat dari data yang kurang tepat, substansi keberatan masyarakat tetap sahih. Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya turun langsung melihat realitas lapangan, bukan hanya duduk di kursi dewan dengan tunjangan besar.
“Kami mendesak DPRD dan Pemda Bekasi meninjau ulang kebijakan fiskal agar anggaran benar-benar diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Bekasi harus maju, bangkit, dan sejahtera, bukan sekadar jadi lumbung industri,” pungkasnya. (Iky)